DONGGALA - Belum beroperasinya kembali kapal penumpang di Pelabuhan Donggala dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pesisir. Di tengah kebutuhan konektivitas antardaerah yang masih bergantung pada transportasi laut, ketidakpastian jadwal pelayaran membuat akses masyarakat, distribusi barang, hingga pergerakan ekonomi lokal ikut terhambat.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Donggala bersama Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB), PT Pelni, dan KSOP Kelas II Teluk Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Donggala, Kecamatan Banawa, Selasa (12/5/2026).

DPRD Soroti Lambannya Kepastian Operasional

Saat dimintai keterangan tim media pada Jumat (15/5/2026), Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi Partai Perindo, Nasir Abdul Fattah, menyayangkan belum adanya kepastian operasional kapal PT Pelni di Pelabuhan Donggala karena peserta RDP dinilai bukan pengambil keputusan utama.

“Sangat disayangkan pihak yang diutus dalam rapat kemarin bukan pengambil keputusan tertinggi, baik dari KSOP maupun Pelni. Dampaknya, pertanyaan mendasar kami mengenai jadwal pasti kapan kapal mulai masuk ke Donggala jadi menggantung dan tidak terjawab,” ucapnya.

Baca juga: Perindo Desak Revisi UU Pemilu, Parliamentary Threshold Tinggi Dinilai Buang Jutaan Suara Rakyat

Nasir menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya terus berlarut mengingat Surat Keputusan (SK) trayek kapal penumpang dari kementerian disebut telah diterbitkan sejak lama.

“Padahal SK dari kementerian sudah turun sejak lama. Secara aturan sudah tidak ada hambatan, jadi seharusnya instruksi itu segera dieksekusi di lapangan supaya kapal bisa secepatnya bersandar di Pelabuhan Donggala,” tegas Nasir.

Dia meminta pada pertemuan berikutnya pimpinan langsung KSOP Kelas II Teluk Palu dan PT Pelni Cabang Palu dapat hadir untuk memberikan penjelasan resmi terkait kepastian operasional kapal.

Konektivitas Laut dan Ekonomi Pesisir

Menurut Nasir, keberadaan pelabuhan penumpang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Donggala, terutama dalam mendukung mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok antarwilayah.

Karena itu, DPRD Donggala bersama ARDB menegaskan akan terus mengawal percepatan operasional kapal Pelni agar konektivitas laut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat kembali berjalan normal.

“Transportasi laut bukan sekadar layanan mobilitas, tetapi urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, kepastian operasional kapal Pelni di Donggala harus segera diwujudkan agar aktivitas perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, dan konektivitas masyarakat tidak terus terganggu,” pungkas Nasir.

Dalam RDP tersebut, DPRD Donggala juga mengeluarkan rekomendasi yang disepakati seluruh peserta rapat, termasuk pelaksanaan pertemuan lanjutan pada minggu pertama Juni 2026.