JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyebut sektor kesehatan di Indonesia memang belum baik. Karena itu, perlu adanya peningkatan anggaran kesehatan .

"Kalau kita menilai, (sektor) kesehatan Indonesia memang belum baik. Indikatornya belum baik dibanding negara-negara ASEAN. Mulai dari umur harapan hidup rendah. Angka kebutaan, angka kematian ibu dan bayi, itu kita masih tinggi semua," ujar Slamet dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (17/5/2026).

Slamet mengatakan, komitmen pemerintah untuk sektor kesehatan belum optimal. Dia pun menyinggung anggaran kesehatan. "Paling nggak kalau nggak bisa 15 persen ya 10 persenlah dari APBN ," tegasnya.

Baca Juga: Ketum IDI Prediksi 5-10 Tahun Mendatang Terjadi Pengangguran Intelektual Dokter

Namun, Slamet menekankan, jika porsi anggaran 10 atau 15 persen itu sudah disetujui, alokasinya pun jangan sampai salah. "Misal dari 15 persen (sebanyak) 90 persen atau 60 persen untuk beli alat semua, jadi sama juga bohong. Jadi (seharusnya) anggarannya cukup, alokasinya juga benar. Pertama SDM dulu, setelah SDM baru yang lain," jelasnya.

Sebelumnya, dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat," ungkap Menkeu pada Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN terhadap masyarakat juga tercermin dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,8 juta orang. "Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas," tegasnya.