JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak berdampak langsung pada masyarakat pedesaan dianggap tidak tepat. Pandangan warga desa aman dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai mengabaikan realitas rantai pasok ekonomi.

"Pernyataan Prabowo merupakan pernyataan yang sama sekali tidak tepat. Masyarakat desa pada kenyataannya masih mengonsumsi barang-barang yang bahan bakunya impor. Kedelai contohnya yang pasti ada kenaikan harga impor ketika rupiah melemah terhadap dolar AS. Belum lagi barang lainnya yang juga ada pengaruhnya dari impor," ungkap Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda saat dihubungi, dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Prabowo: Rakyat di Desa Enggak Pakai Dolar Kok

Menurut dia ketergantungan impor dari luar negeri ini secara otomatis merambat langsung ke sektor pertanian yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian di pedesaan. Pelemahan rupiah membuat harga pupuk yang memiliki komponen impor membengkak, sehingga memicu lonjakan biaya produksi dan pada akhirnya mengerek harga jual beras di pasaran.

Adapun kondisi ini dinilai kian pelik karena mayoritas petani di Indonesia berada pada posisi ganda, yakni sebagai produsen sekaligus sebagai pembeli beras untuk konsumsi harian mereka. Sebab itu, dampak dari melambungnya nilai dolar AS dipastikan memukul rata daya beli masyarakat, tanpa memandang batasan wilayah baik yang hidup di desa maupun di perkotaan.

Huda mengatakan, sebagai kepala negara, presiden justru wajib menunjukkan kewaspadaan yang tinggi terkait ancaman pelemahan rupiah. Pasalnya, pelemahan mata uang tersebut memiliki efek domino yang nyata terhadap meroketnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, Nailul Huda menegaskan, sikap penyangkalan dari seorang pemimpin negara terhadap isu krusial semacam ini dapat menyalakan alarm bahaya bagi iklim penanaman modal asing. Para pemodal dan investor global selalu menjadikan respons pemerintah terhadap gejolak ekonomi sebagai acuan utama dalam membaca tingkat kredibilitas arah kebijakan negara ke depan.

Baca Juga: Rupiah Jeblok Tembus Rp17.600 per Dolar AS, DPR Desak Gubernur BI Mundur

Huda menekankan bahwa pernyataan tersebut berpotensi memicu kekhawatiran pelaku pasar dan membuat arah kebijakan pemerintah dipandang semakin tidak kredibel. Reaksi penolakan terhadap realitas ekonomi dinilai akan memberikan sentimen negatif yang merugikan posisi tawar Indonesia di mata internasional.

"Jika respons pemerintah dianggap negatif, maka investor akan melihat negatif juga. Ketika presiden menolak realitas terhadap masalah pelemahan ini, maka investor sektor riil akan ragu masuk ke Indonesia karena bisa dianggap tidak penting," kata Huda memaparkan dampaknya terhadap investasi jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar dolar AS tidak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat di pedesaan. Ia menilai dampak langsung naik-turunnya rupiah lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, menteri, ataupun pengusaha yang sering bertransaksi dan bepergian ke luar negeri.