JAKARTA - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai menjadi kunci menjaga produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional di tengah keterbatasan lahan dan tekanan global. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala klasik, mulai dari legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengatakan PSR menjadi opsi utama untuk meningkatkan produksi tanpa membuka lahan baru.

"Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci," ujar dia dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian di Gedung Kementan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Prabowo Sebut Sawit Miracle Crop, Konsistensi Kebijakan Kunci Keberlanjutan

Ia mengungkapkan sejak 2017 pemerintah telah menyoroti sekitar 14 juta hektar kebun sawit nasional yang sebagian besar memiliki produktivitas rendah. Dengan total luas perkebunan sawit mencapai 16,8 juta hektar pada 2025, sekitar 41 persen di antaranya merupakan kebun rakyat yang menyimpan potensi besar peningkatan produksi.

Meski demikian, realisasi PSR masih belum optimal. Data pemerintah menunjukkan total rekomendasi teknis mencapai 423.305 hektar, dengan realisasi penumbangan dan chipping 316.359 hektar serta penanaman 295.691 hektar. Target tahunan yang semula 180.000 hektar bahkan diturunkan menjadi sekitar 50.000 hektar agar lebih realistis.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan terus meningkatkan dukungan pembiayaan. Bantuan PSR yang semula Rp25 juta per hektar pada 2017–2019 naik menjadi Rp30 juta per hektar, dan sejak September 2024 mencapai Rp60 juta per hektar.

Namun demikian, Iim menegaskan PSR sejak awal dirancang sebagai program sukarela, bukan kewajiban. Oleh karena itu, wacana menjadikannya mandatori memerlukan penguatan regulasi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sejumlah kendala masih membayangi implementasi program ini, di antaranya persoalan legalitas lahan yang belum "clean and clear", tumpang tindih kawasan hutan, serta keterbatasan data pekebun rakyat yang akurat. Selain itu, petani kerap enggan melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan penghasilan selama masa tanaman belum menghasilkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Muhammad Iqbal menilai tata kelola sektor sawit melibatkan banyak kementerian dan lembaga sehingga membutuhkan koordinasi yang komprehensif. Ia juga menyebut pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada masa lalu sebagai model yang relatif berhasil dalam membangun sinergi antara perusahaan dan petani.

Iqbal menambahkan, tantangan teknis dalam pengajuan PSR masih cukup besar, seperti kebutuhan data spasial, titik koordinat yang akurat, hingga validasi data petani yang memerlukan waktu dan biaya. Di sisi lain, petani menghadapi tekanan ekonomi selama masa tanaman belum menghasilkan yang dapat berlangsung hingga 48 bulan.

Baca Juga: BPDP Kolaborasi Jembatani Generasi Z Jadi Wirausaha UMKM Sawit

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat Setiyono mengatakan banyak kebun plasma, terutama di Riau, sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an. Ia menilai petani pada dasarnya mendukung PSR, termasuk jika nantinya diwajibkan, selama ada pemetaan yang jelas dan penguatan kelembagaan.

Setiyono menekankan pembenahan regulasi menjadi kunci percepatan PSR. Ia mengingatkan agar petani tidak dirugikan akibat persoalan legalitas lahan yang belum terselesaikan, sementara kebutuhan peningkatan produktivitas sawit nasional semakin mendesak.