JAKARTA - Kapoksi PDIP Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus menjadi instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di DPR RI bukan hanya sekadar pemaparan angka ekonomi, tetapi menggambarkan arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

“APBN bukan sekadar buku kas negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh ekonomi, dan mempercepat kesejahteraan,” ujar Harris dikutip, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Bank Dunia Ramal Defisit APBN RI Bengkak sampai 2027, Purbaya: Suka-suka Dia!

Pemerintah tetap menunjukkan optimisme di tengah tekanan global seperti perang dagang, konflik geopolitik, inflasi, hingga gangguan rantai pasok dunia. Optimisme itu didukung kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih cukup kuat.

Harris menyoroti sejumlah indikator seperti inflasi yang terkendali di angka 2,42 persen, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, cadangan devisa yang kuat, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih termasuk tertinggi di kelompok G20.

Dari kondisi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan defisit anggaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen dan pengendalian inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen.

Dia mengingatkan target pertumbuhan tersebut membutuhkan lompatan besar. Indonesia memerlukan mesin pertumbuhan baru yang bertumpu pada investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, ekspor berteknologi tinggi, dan penciptaan lapangan kerja formal. “Optimisme harus berdiri di atas fondasi realitas dan kemampuan eksekusi,” ucapnya.

Dia menilai hilirisasi tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi semata. Nilai tambah tertinggi hanya bisa dicapai melalui penguasaan teknologi, riset, inovasi, dan pengembangan manufaktur lanjutan.

Harris menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor Nasional yang disebut Presiden akan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan mineral di bawah satu badan BUMN.

Dia mengapresiasi niat pemerintah memperkuat tata kelola ekspor dan menekan praktik under invoicing maupun under reporting. Namun, Harris mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru melahirkan birokrasi baru yang menghambat dunia usaha. “Jangan sampai upaya menutup kebocoran justru membuka hambatan baru,” ucapnya.

Menurut Harris, negara sebaiknya hadir sebagai regulator dan pengawas yang efektif, bukan mengambil alih ruang inovasi sektor usaha. Dia menawarkan konsep platform tata kelola ekspor terintegrasi berbasis digital dibanding pembentukan super holding ekspor.

Selain itu, dia juga menyoroti kapasitas fiskal Indonesia yang dinilai masih sempit. Reformasi penerimaan negara perlu diperluas melalui digitalisasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, hingga penegakan pajak terhadap platform digital global yang beroperasi di Indonesia.

Di sisi lain, asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS menunjukkan pemerintah cukup realistis menghadapi tekanan global. Namun, dia mengingatkan depresiasi rupiah berkepanjangan dapat memicu kenaikan biaya impor, tekanan utang, dan lonjakan harga di dalam negeri.

Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan target pertumbuhan angka semata, tetapi harus menghadirkan keadilan sosial yang dirasakan masyarakat secara nyata. “Kita memerlukan APBN yang bukan sekadar sehat di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat,” katanya.

“Keberhasilan pembangunan sejatinya bukan diukur dari seberapa tinggi statistik ekonomi naik, melainkan seberapa banyak rakyat merasakan bahwa hidup mereka benar-benar menjadi lebih baik,” ujar Harris.