TEHERAN - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Teheran memungut biaya untuk "layanan navigasi" pada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang strategis, alih-alih mengenakan bea masuk.

"Layanan yang diberikan - layanan navigasi di samping langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman - memerlukan pemungutan biaya tertentu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baqaei dalam konferensi pers mingguan, dilansir Gulf News.

Ia menambahkan bahwa Iran "tidak berupaya memungut bea masuk".

Namun demikian, Baghaei, mengatakan pengelolaan Selat Hormuz berada di tangan negara-negara yang berbatasan dengan jalur air strategis tersebut.

Berbicara tentang masalah ini, Baghaei mengatakan Teheran tidak berencana untuk mengenakan biaya tol pada kapal yang melewati selat tersebut, tetapi mencatat bahwa layanan apa pun yang diberikan di daerah tersebut dapat dikenakan biaya.

“Kami sedang berhubungan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz untuk memberikan keamanan di sana dan melindungi kepentingan mereka,” katanya.

Kemudian, Baghaei, mengatakan diskusi tentang masalah nuklir hanya akan dilakukan jika nota kesepahaman dengan Amerika Serikat diselesaikan.

Ia mencatat bahwa meskipun kesepakatan telah tercapai pada beberapa poin dalam potensi MoU dengan Washington, ini tidak menunjukkan bahwa kesepakatan akhir sudah dekat.

Baghaei menambahkan bahwa jika memorandum tersebut selesai, detail lebih lanjut — termasuk masalah nuklir — akan dibahas dalam periode negosiasi 60 hari.

Sebelumnya, Iran mengatakan pada hari Senin bahwa Teheran dan Washington telah mencapai kesepahaman pada banyak masalah dalam pertukaran mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang, tetapi memperingatkan bahwa kesepakatan belum akan segera terjadi.

"Benar untuk mengatakan bahwa kami telah mencapai kesimpulan pada sebagian besar masalah yang sedang dibahas," kata juru bicara kementerian luar negeri Esmaeil Baghaei, selama konferensi pers mingguan.

"Namun, mengatakan bahwa ini berarti penandatanganan perjanjian sudah dekat - tidak ada yang bisa membuat klaim seperti itu," katanya, seraya menuduh Washington mengubah pendiriannya.