MOSKOW - Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia, Aleksandr Bortnikov, menuduh badan intelijen Barat sedang mempersiapkan militan Suriah untuk digunakan sebagai kekuatan proksi melawan Iran. Kabar itu dilaporkan Russia Today (RT).

Berbicara dalam pertemuan kepala keamanan dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) di Wilayah Irkutsk, Rusia, pada hari Selasa, Bortnikov mengatakan para militan yang telah berperang untuk ISIS dan kelompok bersenjata lainnya dipindahkan dari fasilitas penahanan di Suriah ke kamp-kamp khusus di Irak.

Menurut RT, Bortnikov memperingatkan upaya ini tidak terbatas pada Timur Tengah, tetapi juga dapat mengancam negara-negara anggota CIS.

RT mengutip Bortnikov yang mengatakan, "Sejarah ISIS dimulai dengan kompleks penjara Irak serupa di bawah perlindungan badan intelijen koalisi Barat."

Kepala FSB tersebut menyatakan pergerakan militan saat ini menggemakan perkembangan sebelumnya yang berkontribusi pada munculnya ISIS.

Para militan tersebut, katanya, termasuk individu dari negara-negara CIS yang telah berperang untuk ISIS dan organisasi lain sebelum berakhir di penjara Suriah.

Risiko bagi Negara-negara CIS dan Iran

Bortnikov memperingatkan para militan yang dibebaskan nantinya dapat digunakan “tidak hanya di seluruh Timur Tengah, tetapi juga di negara asal mereka,” menurut RT.

Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) didirikan pada tahun 1991 setelah pembubaran Uni Soviet.

Saat ini, negara-negara anggotanya meliputi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Moldova, dan Uzbekistan.

Kepala keamanan Rusia itu juga mengaitkan masalah ini dengan meningkatnya konflik yang melibatkan Iran.

“Tidak diragukan lagi, peningkatan konflik Iran dan keterlibatan semakin banyak pihak di dalamnya mengancam untuk menggoyahkan seluruh dunia Islam,” ujar Bortnikov, menurut RT.

Komentarnya muncul ketika negosiasi tidak langsung antara AS dan Iran terus berlanjut di tengah apa yang digambarkan RT sebagai gencatan senjata yang rapuh.

Sementara itu, Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Doha pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan dengan perdana menteri Qatar tentang kemungkinan kesepakatan perdamaian dengan Washington.

Namun, kedua pihak dilaporkan meredam ekspektasi akan terobosan cepat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington siap memberi kesempatan pada diplomasi sebelum memutuskan apakah akan berurusan dengan Iran dengan "cara lain," lapor RT.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei juga memperingatkan mencapai kesepahaman pada beberapa isu "tidak berarti penandatanganan perjanjian akan segera terjadi."

RT mengatakan pembicaraan berlangsung sementara Teheran terus mencegah kapal-kapal milik sekutu Washington melewati Selat Hormuz, jalur yang menyumbang sekitar seperempat perdagangan minyak mentah global. Laporan tersebut menambahkan AS mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Baca juga: PM Israel Netanyahu Jadi Kartu Liar dalam Negosiasi Perdamaian AS-Iran