JAKARTA - Pemerintah mempercepat
revitalisasi sekolah ,termasuk di Papua. Hal ini sebagai bagian dari upaya memastikan anak anak
Papua memperoleh akses belajar yang layak, aman dan setara dengan daerah lain di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan rampungnya revitalisasi 10 satuan pendidikan penerima bantuan tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp17,5 milyar. Seluruh pengerjaan fisik telah selesai 100 persen.
Baca juga: Sekolah di Sorong Dapat Bantuan Revitalisasi, Perpustakaan hingga Laboratorium Diperbaiki Peresmian revitalisasi ini dipusatkan di SMP Negeri 2 Manimeri, salah satu sekolah penerima manfaat terbesar di Teluk Bintuni dengan nilai revitalisasi mencapai Rp2,62 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang UKS, hingga fasilitas sanitasi sekolah.
Mendikasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah bukan hanya pembangunan fisik saja melainkan bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan, layanan pendidikan hingga ke wilayah dengan tantangan akses paling tinggi.
Baca juga: Pemulihan Pascabencana, 3.084 Sekolah di Sumatera Direvitalisasi “Kita mendapatkan amanah dari undang-undang sistem pendidikan nasional bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah tujuan akhir, tetapi langkah awal untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata bagi seluruh anak Indonesia,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (30/5/2026).
Ia melanjutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Teluk Bintuni terus diperkuat melalui peningkatan signifikan alokasi bantuan pada tahun 2026. Jumlah satuan pendidikan penerima program revitalisasi meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk revitalisasi tahun 2026 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini sudah ada perjanjian kerjasama untuk 25 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 20,7 milyar,” jelasnya.
Seluruh pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan berjalan lebih efektif tepat sasaran sekaligus melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengerjaannya.
(nnz)