NEW DELHI - Partai Janta Kecoak (CJP) atau Partai Rakyat Kecoak siap turun jalan-jalan New Delhi untuk menyuarakan protes rakyat. CJP, yang sebenarnya adalah partai parodi, telah memiliki jutaan pengikut dalam sekejap setelah pemimpinnya melakukan kampanye di media sosial bulan lalu, yang kemudian viral.

Partai Janta Kecoak dibentuk sebagai parodi untuk Partai Bharatiya Janata (BJP)—partai nasionalis Hindu milik Perdana Menteri Narendra Modi.

Baca Juga: Partai Kecoak Viral di India, 350.000 Orang Sudah Mendaftar, Syarat Anggota: Pengangguran dan Malas

Partai ini dibentuk setelah Ketua Mahkamah Agung Surya Kant dilaporkan menyebut kaum muda yang mengkritik pemerintah sebagai "kecoak" dan "parasit" selama sidang.

Kant kemudian mengatakan komentarnya diambil di luar konteks. Dia mengeklaim komentarnya sebenarnya ditujukan kepada mereka yang menggunakan gelar palsu.

Abhijeet Dipke (30), lulusan Universitas Boston yang berada di balik gerakan Partai Rakyat Kecoak, mengatakan di X bahwa dia akan pulang ke India untuk memimpin "protes damai". Dia awalnya berencana pulang pada Sabtu pekan lalu.

Dia telah menyerukan pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan, yang telah menghadapi kritik atas dugaan penyimpangan dalam beberapa ujian penting.

"Para siswa telah bunuh diri dan kerja keras puluhan ribu siswa telah hancur," kata Dipke dalam pesan video yang diunggah daring.

Akun media sosial Partai Rakyat Kecoak, yang menyebut dirinya "front politik untuk kaum muda, oleh kaum muda, untuk kaum muda", telah berulang kali diblokir di India.

Akun Instagram-nya memiliki lebih dari 22 juta pengikut; lebih dari dua kali lipat jumlah pengikut BJP yang berjumlah 9,5 juta di situs yang sama, dan Partai Kongres—partai oposisi utama—yang berjumlah 13,9 juta.

Dipke meminta para pengikutnya untuk menemuinya di bandara New Delhi sebelum menemaninya meminta izin polisi untuk demonstrasi turun ke jalan.

"Teman-teman dan keluarga saya takut saya akan ditangkap di bandara dan kemudian dipenjara," katanya.

"Tetapi saya masih berharap negara kita masih merupakan negara demokrasi saat ini dan kita akan diberi izin untuk berdemonstrasi secara damai," ujarnya, seperti dikutip The New Arab, Selasa (2/6/2026).

Para kritikus berulang kali menuduh pemerintah Modi menggunakan lembaga negara untuk membungkam perbedaan pendapat.