JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi menepis tudingan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat koordinasi setelah rupiah anjlok ke level terendah hingga mencapai Rp18.000 per satu dollar Amerika Serikat (USD). Mensesneg menegaskan, bahwa koordinasi di antara otoritas ekonomi, baik fiskal maupun moneter, terus dilakukan.

Karena itu, dia membantah anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki langkah cepat dalam mengembalikan kepercayaan pasar. "Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens," kata Mensesneg ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Meskipun belum membuahkan hasil yang signifikan untuk menurunkan pelemahan nilai rupiah, dia memastikan bahwa komunikasi dan upaya stabilisasi adalah proses yang tidak berhenti dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia (BI). Baca Juga: Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data

"Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasestyo menjelaskan, bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh variabel yang sangat kompleks dan tidak hanya bersumber dari satu faktor saja. Salah satunya masalah fundamental ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap barang impor.

"Naiknya nilai tukar rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita," tuturnya.Baca Juga: Rupiah Hari Ini Berakhir Merayap ke Rp18.036 per Dolar AS, Berikut Sebabnya

"Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh," kata dia melanjutkan.

Terkait potensi rupiah yang disebut bisa menyentuh angka Rp19.000 terhadap Dolar AS, Pras menekankan bahwa solusi utama yang tengah dijalankan saat ini adalah mempererat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.

"Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal," pungkasnya.