JAKARTA - Pemerhati Hukum Kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menegaskan proses penerimaan calon anggota Polri pada 2026 menunjukkan kemajuan signifikan. Hal itu menujukkan penerimaan anggota Polri menuju sistem yang semakin baik dan transparan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Polri berkomitmen tidak membuka jalur khusus maupun menerima titipan dari pihak mana pun, termasuk anak jenderal sekalipun," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Angggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengatakan, berbagai upaya pembenahan terus dilakukan Polri dalam proses rekrutmen. Pengawasan sistem penerimaan diperkuat dan transparansi seleksi semakin ditonjolkan agar proses penerimaan anggota Polri berlangsung bersih, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



Edi Hasibuan

Baca juga: 2 Mobil Porsche Disita KPK dari Rumah Silmy Karim Tidak Ada di LHKPN, Unsur TPPU Didalami

Pihaknya mengamati pelaksanaan seleksi calon anggota Polri, mulai dari Bintara hingga Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), di berbagai daerah berlangsung sangat ketat. Bahkan, tidak sedikit anak jenderal yang gagal dalam seleksi, baik di Jakarta maupun daerah, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Kami mengamati penerimaan calon anggota Polri tahun 2026 berlangsung sangat ketat. Faktanya, proses seleksi semakin baik dan semakin transparan. Sistem pengawasan berlapis juga terus diperkuat Polri agar proses seleksi berjalan secara profesional, objektif, dan transparan," ujar Edi.

Dalam beberapa hari terakhir, Edi melakukan pemantauan langsung di sejumlah Polda, antara lain Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Bali.

"Ketatnya proses penerimaan anggota Polri tersebut sejalan dengan penegasan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri), Irjen Pol Anwar, yang menyatakan tidak ada jalur khusus maupun titipan dalam proses penerimaan Taruna Akpol tahun 2026," tegasnya.

Edi menilai Polri terus berbenah dengan menerapkan sistem rekrutmen yang berpedoman pada prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki.

"Komitmen Polri yang menegaskan tidak membuka jalur khusus ataupun titipan dalam proses penerimaan Bintara maupun Taruna Akpol patut diapresiasi," katanya.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Lemkapi itu mengakui masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya percaya bahwa proses rekrutmen calon anggota Polri telah berjalan baik dan transparan.

Karena itu, Edi meminta jajaran Polri terus melakukan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada publik agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen semakin meningkat.

"Kami meminta SDM Polri dan jajaran Biro SDM di seluruh Polda terus berbenah dan bekerja semakin baik untuk meraih kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi," tegas Edi.

Edi meyakini dengan penerapan prinsip BETAH serta pengawasan yang ketat, kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen kepolisian akan semakin baik di masa mendatang.