JAKARTA - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah mendorong pihak kepolisian untuk mengusut kasus dugaan pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Sebelumnya Mardiono dan Kuasa Hukumnya Erfandi serta Syarif dilaporkan ke Polda Metro Jaya Senin 8 Juni 2026.

Pengurus DPC PPP di sejumlah daerah yaitu Sulawesi, Jawa, Sumatera dan Kalimantan mendukung agar dugaan pemalsuan dokumen tersebut diusut secara tuntas dan profesional. Demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Ketua DPC PPP Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat Herman Yunus menyampaikan bahwa dugaan tindakan pemalsuan dokumen tersebut memang masif terjadi di banyak daerah termasuk Sulawesi. Untuk itu, Herman Yunus mendukung agar perkara tersebut diselesaikan dengan tuntas.

Baca juga: Sekjen PPP Taj Yasin dan Agus Suparmanto Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

“Demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung dan meminta kepada Polda Metro Jaya agar usut secara tuntas kasus tersebut, dugaan pemalsuan memang masif ditemukan di beberapa daerah termasuk Sulawesi," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Senada dengan Herman, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kab. Kaur Bengkulu Maharda. Maharda mengatakan bahwa dugaan pemalsuan dokumen juga ditemukan di daerah Sumatera. Diantaranya Lampung, Sumatera Barat dan termasuk di Bengkulu.

“Betul bahwa dugaan pemalsuan dokumen berupa surat pernyataan penerimaan LPJ Mardiono selaku Plt. Ketum PPP di Muktamar X yang ditandatangani dengan mengatasnamakan DPC PPP," papar Mahardika.

“Jangankan menandatangani surat, melihat bentuk LPJ -nya pun kami tidak pernah. Karena Mardiono nyatanya tidak pernah menyampaikan LPJ di Muktamar," imbuhnya.

Sahruji Ketua DPC PPP Kota Cilegon Banten masa bakti 2021-2026 juga mengaku terkejut setelah mendengar informasi tersebut. Menurutnya hal demikian tidak sepantasnya dilakukan oleh partai yang berasaskan Islam.

“Na’udzubillahi min dzalik. Tindakan tersebut sangat miris dan tidak elok. Apalagi ini partai Islam. Sudah lupa kah dengan prinsip kejujuran yang telah ditanamkan oleh para ulama pendiri PPP," ujarnya.

“Saya juga mendapat informasi ada beberapa DPC di Pulau Jawa yang juga di catut namanya dan dipalsukan tanda tangannya," ungkap Sahruji.

Langkah hukum tersebut juga mendapatkan dukungan dari Yedi Samaudin Wakil Sekretaris DPW PPP Kalimantan Tengah masa bakti 2021-2026. Selain itu Yedi juga menjabat sebagai Ketua GMPI Kalimantan Tengah.

“Kami sangat mendukung terhadap apa yang sudah ditempuh oleh rekan-rekan yang merasa sudah dirugikan akibat namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. Agar kejadian ini tidak terulang kembali dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi partai kedepan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/4074/VI/2026/SKPT/ Polda Metro Jaya tanggal 8/06/2026. Terlapor: Erfandi dan Syarifus Syarif. Dan H. Muhamad Mardiono selaku Ketua Umum PPP. Mardiono selain menjabat sebagai Ketua Umum PPP juga saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran.