TEHERAN - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan Iran memiliki hak kedaulatan atas Selat Hormuz sebagai negara pantai yang menghadap jalur air strategis tersebut. Ghalibaf mengatakan Selat Hormuz “tidak akan kembali seperti semula”.

Meski demikian, dia menekankan Iran tidak bermaksud bertindak melanggar hukum internasional.

Ia menambahkan Iran memiliki hak kedaulatan di selat tersebut dan wajar bagi negara itu untuk memungut biaya atas layanan yang diberikan kepada kapal yang melewatinya, mengklarifikasi ini adalah biaya layanan dan bukan bea masuk.

Ghalibaf juga mengatakan Pasal 13 dari nota kesepahaman menetapkan komitmen akan diimplementasikan secara “bertahap”.

Ia menyatakan nota kesepahaman tersebut mencakup ketentuan yang berkaitan dengan rekonstruksi dan pembangunan.

Dia menambahkan Amerika Serikat tidak mengakui dirinya sebagai agresor untuk menghindari pembayaran kompensasi.

Menurut Ghalibaf, memorandum tersebut juga mengatur pembentukan dana investasi sebesar USD300 miliar.

Ia menambahkan tidak ada hambatan hukum di bawah hukum Iran yang mencegah perusahaan Amerika untuk beroperasi atau berinvestasi di Iran.

Ghalibaf menambahkan memorandum tersebut secara resmi mengakui hak Iran untuk menerima pembayaran atas jasa yang diberikan kepada kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Baca juga: AS Ternyata Gunakan AI Grok Elon Musk untuk Tembakkan 2.000 Rudal ke Iran