JAKARTA - Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta harus didukung oleh daerah penyangga Ibu Kota. Karena, penanganan virus Corona atau Covid-19 harus dilakukan bersama.

"Dan yang membuat PR (pekerjaan rumah) DKI adalah kontribusi daerah penyangga ini yang sampai sekarang saya kira masih belum juga berubah," kata Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

Dicky menyebut, bentuk dukungan daerah penyangga adalah membuat kebijakan yang bisa memperketat trasmisi atau perpindahan masyarakat antar-kota. Dengan adanya mobilitas yang tinggi, kata dia, potensi masifnya penambahan penyebaran virus Corona masih akan terus terjadi.

"Capaian di daerah peyangga ini masih belum setara belum juga merata dengan DKI. Jadi ini yang berbahaya juga karena pergerakan mereka enggak dibatasi untuk masuk dan keluar DKI," ujar Dicky. (Baca juga: PSBB Transisi Diperpanjang, Pemprov DKI Dituntut Pulihkan Ekonomi )

Sebelumnya dikutip dari laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemprov DKI, PSBB Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif, resmi diperpanjang selama 14 hari, terhitung tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020.

“Ini sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020,” demikian keterangan dalam laman PPDI. (Baca juga: PSBB Transisi DKI Jakarta Lanjut, Ekonom: Dunia Usaha Bisa Bernafas dan Bertahan )

Pada keputusan tersebut, jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya.Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan.