BOGOR - Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP - SB) yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) , Jakarta, Senin (26/10/2020).

Aksi digelar untuk meminta Kemenkop UMKM membantu penyelesaian anggota koperasi dengan KSP-SB yang eksistensinya dibantu oleh Kemenkop.

Hasan, salah satu korban dari KSP - SB mengatakan, aksi dilakukan di Kemenkop UMKM karena Kemenkop UMKM adalah pihak yang mengawasi yang seharusnya memaksa koperasi untuk mempublikasikan laporan keuangan.

"Para korban KSP - SB meminta tanggung jawab moral Kemenkop UMKM sebagai pihak yang mengawasi koperasi," ujarnya.

BACA JUGA: Menteri Teten Mau Rebranding Koperasi, Seperti Apa?

Hasan juga menegaskan, pihaknya meminta Kemenkop UMKM untuk memediasi antara para korban dan KSP - SB sebelum putusan PKPU ditetapkan. Karena mana mungkin pihaknya bisa memilih yang baik atau yang salah dalam putusan PKPU.

Sementara pihaknya hingga saat ini tidak tahu kondisi dan posisi keuangan KSP - SB. Apalagi nilai simpanan anggota KSP - SB selalu berubah - ubah. Awalnya berjumlah Rp3,1 triliun. Namun setelah diverifikasi nilainya membengkak menjadi Rp7 triliun.

Hasan menegaskan, jika upaya aksi di Kemenkop UMKM gagal, maka pihaknya juga akan menggelar demo di kantor pusat KSP - SB di Bogor, Jawa Barat.

Setelah itu pihaknya akan menunggu respon dari KSP - SB apakah akan transparan terkait kondisi keuangannya atau tidak. Dari laporan keuangan KSP -SB itu maka para korban akan menentukan sikap apakah akan menerima atau tidak.

"Saat ini KSP SB telah gagal bayar dan tengah menjalani PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami merasa ada yang ditutupi karena proses PKPU itu tidak didahului laporan keuangan yang dipublikasi," jelasnya.

BACA JUGA: Koperasi Mahasiswa BS UPI Bandung Siap Lakukan Transformasi

Hasan memaparkan, dalam PKPU ada 2 pilihan, satu memilih damai dan kedua, memilih pailit. Oleh karena itu bagaimana pihaknya bisa menentukan sikap menerima pailit atau damai tanpa mengetahui laporan keuangan di KSP - SB. Oleh karena itu pihaknya berharap KSP - SB ke depannya untuk duduk bersama dengan para anggota dan kreditor untuk mengetahui kondisi keuangannya.

snya.

Koordinator aksi, Rahja menegaskan, semua anggota KSP - SB tidak pernah diajak atau diundang untuk rapat baik tahunan atau RALB.

"Jadi Bapak Presiden RI Jokowi tolong kami rakyat Indonesia yang telah didzolimi. Apalagi di masa pandemi ini rakyat harus ditolong. Jadi Bapak Presiden tolong kami," paparnya.