JAKARTA - Peristiwa dugaan penyerangan terhadap anggota Polri dan tewasnya enam orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang mengawal Habib Rizieq Shihab merupakan masalah dengan kompleksitas yang tinggi.

"FPI sebagai ormas dengan anggota yang militan mencoba melakukan pembelaan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Polri. Sementara Polri berdasarkan bukti-bukti perlu melakukan tindakan hukum," ujar pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta saat dihubungi SINDOnews, Selasa (8/12/2020).

(Baca: Apresiasi Langkah FPI, Muhammadiyah: Sebaiknya Polisi Merespons Desakan Investigasi)

Menurutnya, insiden itu telah memperlihatkan dua kepentingan yang bertentangan yang akhirnya bertemu dalam suatu situasi yang menimbulkan korban jiwa. "Sebaiknya semua pihak menahan diri sambil menunggu bukti-bukti yang ada dan penjelasan dari masing-masing," tutur dia.

Dia menuturkan, peristiwa ini akan berdampak pada situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tapi jauh dari itu, apa pun yang terjadi, jelas negara tidak boleh lengah dan kalah dengan situasi yang bisa menjadi ancaman masyarakat. Baginya, salus populi suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi perlu menjadi pedoman utama.

(Baca: Komnas HAM Investigasi Tewasnya Enam Laskar FPI Pengawal Habib Rizieq)

Maka itu, perlu penjelasan kepada publik terkait peristiwa tersebut secara detail disertai dengan bukti-bukti agar informasi yang diterima masyarakat adalah informasi faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jika ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan maka dapat menyampaikan dengan disertai bukti yang akurat," pungkas dia.