JAKARTA - Komisi IX DPR berencana mengundang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo untuk membahas tentang penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia.

“Komisi IX rencana memanggil BKKBN untuk membahas penugasan baru dari Presiden kepada BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting di Tanah Air,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, Sabtu (13/2/2021).

Melalui rapat dengar pendapat (RDP), kata dia, Komisi IX akan memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran, politik, dan legislasi agar BKKBN dapat menjalankan tugas baru sesuai harapan.

“Kami mendukung sepenuhnya penugasan baru BKKBN dalam menangani stunting ini sehingga betul-betul efektif, efisien, bisa mengejar dan menuntaskan target dari Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia. Khususnya daerah-daerah yang butuh perhatian khusus seperti NTT dan daerah- daerah lainnya menjadi perhatian dari BKKBN untuk ditangani lebih serius,” tuturnya.Baca juga: Kemenag Turunkan 50.000 Penyuluh Edukasi Stunting dan Protokol Kesehatan 5M

Menurut dia, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan BKKBN sebagai leading sector merupakan keputusan tepat dan sejalan dengan usulan Komisi IX.

Sebelumnya, Presiden menunjuk BKKBN sebagai leading sector penanganan stunting, Komisi IX pernah mengadakan rapat terkait leading sector untuk mengefektifkan program, anggaran, dan koordinasi penanganan stunting yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Melalui BKKBN, politikus Partai Golkar itu berharap dapat mewujudkan sinergitas seluruh lembaga untuk bergerak bersama. Apalagi BKKBN telah memiliki pengalaman dalam pembangunan Keluarga Berencana (KB).

Baca juga: Libur Imlek, Gubernur Jatim Khofifah Imbau Warga Tetap di Rumah

Dia yakin BKKBN bisa melaksanakan tugas baru sesuai dengan target ditetapkan Presiden Jokowi. "Kami optimistis BKKBN bisa melakukan hal tersebut tentu akan lebih pas dan lebih tepat. Kami percaya pengalaman masa lalu dan dukungan dari masyarakat, presiden, kementerian dan lembaga,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa menurun menjadi 14% pada 2024.

Baca juga: Libur Imlek, 264 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Pada 2019, tingkat prevalensinya sudah mencapai 27,9%, menurun dari 37% pada 2013. Namun, tren penurunan itu dinilai belum cukup.Presiden Joko Widodo telah menunjuk BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab dan memimpin pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.