floating-Pemkab Bulukumba Minta...
Pemkab Bulukumba Minta Pengawalan BPKP Sulsel dalam Proses Pembangunan
Pemkab Bulukumba Minta...
Pemkab Bulukumba Minta Pengawalan BPKP Sulsel dalam Proses Pembangunan
Selasa, 23 Maret 2021 - 14:33 WIB
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mengajak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

Hal itu disampaikan saat Wakil Bupati Bulukumba , Andi Edy Manaf saat bertandang di kantor Perwakilan BPKP di Makassar, Senin 22 Maret 2021. Ia didampingi Inspektur Kabupaten, A Sri Arianti dan Kabag Hukum Setda, Asnarti Said Culla.

Baca juga: Kasus Bertambah, Disdik Bulukumba Belum Punya Rencana Gelar Sekolah Tatap Muka

Kepala BPKP Sulsel , Arman Sahri menyampaikan selamat kepada Bupati A Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati A Edy Manaf yang telah dilantik sebagai nakhoda baru Kabupaten Bulukumba. Ia menyebut Bulukumba sebagai salah satu pemerintah kabupaten yang aktif berkoordinasi dengan BPKP .

Untuk mengawali proses pembangunan khususnya pada tahapan pengadaan barang dan jasa, pihaknya, lanjut Arman telah meminta seluruh kabupaten kota untuk menyusun pedoman probability audit. Pedoman ini untuk memastikan petugas pada unit layanan pengadaan barang dan jasa bertindak benar dan jujur.

Baca juga: Bantaeng Masuk Zona Hijau Laporan Pelayanan Publik

“Pedoman ini bisa dicoba pada 10 proyek strategis untuk melihat prosedur dan pelaksanaan tendernya,” pinta Arman.

Arman juga menyampaikan pentingnya melakukan pengawasan internal bagi inspektorat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik secara administrasi maupun pekerjaan fisik di lapangan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa lebih mudah, dan efisien.

“Pengawasan itu menghasilkan solusi,” kata Arman berfilsofis.

Baca juga: Program Bantuan Modal Usaha Berbasis Dusun di Bantaeng Diapresiasi Menaker

Wabup Bulukumba , Edy Manaf, mengemukakan akan meningkatkan pengawasan, sehingga kekurangan, atau pelanggaran yang terjadi sebelumnya tidak terulang di era pemerintahannya. Olehnya itu ia meminta dukungan BPKP untuk memberikan pendampingan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

“Kami mohon dampingan dan bimbingan dari BPKP , sehingga tata kelola Pemerintah Kabupaten Bulukumba semakin baik ke depan,” ungkapnya.
(luq)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
Prabowo Cerita Kepala...
Prabowo Cerita Kepala BPKP Gemetar Lapor Orang Terdekat Presiden Menyeleweng
Kasus Chromebook, Nadiem...
Kasus Chromebook, Nadiem Sebut Audit Kerugian Negara Hasil Rekayasa
Auditor BPKP Ungkap...
Auditor BPKP Ungkap Kerugian Negara Rp1,5 Triliun dari Pengadaan Chromebook, Berikut Rincian per Tahunnya
Alasan Kejagung Tak...
Alasan Kejagung Tak Jalani Putusan MK Dalam Menghitung Kerugian Negara di Kasus Petral
Kejagung Gandeng BPKP...
Kejagung Gandeng BPKP Hitung Kerugian Negara Terkait Korupsi Petral