JAKARTA - Ombudsman mencium adanya maladministrasi dalam proses pengambilan keputusan impor beras yang direncanakan oleh pemerintah. Pasalnya, dari data yang ada stok beras di Tanah Air cukup aman.

"Kami melihat dan mencium adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," cetus Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/3/2021). Baca Juga: Fadli Zon: Luar Biasa Nafsu Impor Beras 1 Juta Ton

Dia menjelaskan, keputusan impor diambil saat stok beras di Tanah Air tercukupi. Dari data yang ada, stok beras yang ada di masyarakat dan Bulog masih aman.

"Jadi indikasi kami ada maladministrasi karena produksi enggak ada masalah, stok beras enggak ada masalah dan di tingkat penggilingan enggak ada masalah. Sehingga kami melihat ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan impor beras ini," terangnya. Baca Juga: Impor Beras Diprotes, Mendag Siap Mundur

Menurutnya, dalam keputusan pengambilan impor beras harus memiliki data yang valid. Sebab beras ini bukan sekedar komoditi tapi memiliki dampak sosial politik yang cukup luas.

"Seperti sekarang ini, harga gabah 'digoreng' turun karena adanya impor. padahal belum impor. Harga gabah turun itu karena kadar airnya tinggi akibat musim hujan," jelasnya. Untuk itu, tegas Yeka, Ombudsman akan mempelajari mekanisme dari pengambilan keputusan importasi beras ini.