JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan anggaran sebesar Rp30,6 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri. Pemberian THR secara full atau penuh ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah larangan mudik 2021 .

Baca Juga: Pastikan Larangan Mudik 2021 Dipatuhi, Jasa Raharja-Polri Siapkan Penyekatan

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai, pemberian THR 2021 bisa mendorong daya beli masyarakat. Hal itu sekaligus menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, dampaknya tidak akan signifikan.

"Tetapi memang kalau hanya pegawai (PNS, TNI dan Polri), saya kira masih relatif kecil dampaknya. Jadi harus diikuti dengan swasta, mereka harus membayarkan THR sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Agar putaran ekonomi di daerah juga terjadi," ujar dia, Jumat (23/4/2021).

Baca Juga: Berapa Sih Jumlah THR Pekerja Swasta dan PNS?

Dalam skema pemulihan ekonomi, THR tidak berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sebab di tahun ini ada beberapa kendala yang menyebabkan perputaran uang tidak maksimal. Salah satunya larangan mudik.

"Kenapa pengaruhnya tidak begitu besar? karena larangan mudik ini menurunkan perputaran uang," katanya.