JAKARTA - Reformasi perpajakan menjadi upaya pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, instrumen fiskal ini bekerja terus-menerus melakukan counter cyclical di tengah penurunan penerimaan pajak dan peningkatan belanja pemerintah untuk menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian.

“APBN punya daya batas, ada sustainabilitas,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Kisah Cinta Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Sempat Nolak lalu Saling Jatuh Hati

Menkeu menjelaskan reformasi perpajakan dilakukan untuk menghadapi transformasi digital. Sisi positif dengan adanya teknologi digital, yaitu banyak kegiatan masyarakat dan ekonomi yang memanfaatkan dan beralih dari manual ke digital.

“Dengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam perekonomian bahkan juga dalam sosial semuanya bisa terekam, apa yang disebut footprint dan itu merupakan satu plus poin untuk DJP,” jelas Menkeu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital.

“Saat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan dan mereka melihat masing-masing jurisdikasi bahwa tidak mungkin dilakukan rezim pajak global tanpa koordinasi, kolaborasi dan kerja sama,” kata Menkeu.

Baca juga:Resmi, Sergio Ramos Gabung Raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain

DJP akan menggunakan momentum global ini sekaligus mengakselerasi reformasi perpajakan, sehingga komitmen pajak merupakan fondasi bernegara terwujud.

“Pajak adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam era digital ini, teknologi digital membantu kita untuk membangun dan mewujudkan sebuah tulang punggung dan tanggung jawab negara yang bisa dipercaya publik,” pungkas Menkeu.