TUNIS - Ketegangan meningkat di Tunisia setelah Presiden Kais Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan membubarkan parlemen serta mengambil alih otoritas eksekutif pemerintah.

Selama pidato langsung di televisi (TV), Saied juga mencabut kekebalan para anggota parlemen dengan mengatakan keputusan dan tindakannya sejalan dengan Konstitusi.

Saat dia memimpin pertemuan dengan pejabat militer dan keamanan, dia mengatakan akan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan seorang perdana menteri yang akan dia pilih sendiri.

Baca juga: Gara-gara Demo Rusuh, Presiden Tunisia Pecat PM dan Bekukan DPR

Pendukung Presiden Saied segera menggelar perayaan atas pemecatan perdana menteri, tetapi lawan di parlemen segera menuduh presiden melakukan kudeta.

Baca juga: Dikritik PBB Soal Penanganan Demonstrasi, Iran Kesal

Bentrokan di antara kelompok-kelompok saingan berlanjut pada Senin (26/7).

Baca juga: Rudal Buatan Iran Serang Israel, tapi Meleset dan Hantam Yordania

Mereka saling melempar batu di luar gedung legislatif, yang telah dibarikade pasukan. Kerusuhan itu mencegah para pekerja memasuki beberapa gedung pemerintah.

Saied, tokoh independen, telah lama berseteru dengan pria yang telah dia singkirkan, Perdana Menteri Hichem Mechichi. Mechichi mendapat dukungan dari partai terbesar di parlemen, Ennahda.

Langkah ini terjadi setelah protes pecah di beberapa kota Tunisia yang mengkritik penanganan pemerintah terhadap ekonomi dan pandemi virus corona. Demonstran menyerukan agar parlemen dibubarkan.

Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menuduh Saied melakukan "kudeta terhadap revolusi dan konstitusi."

Berbicara kepada Reuters, Ghannouchi yang juga kepala gerakan moderat Ennahda, mengatakan, "Kami menganggap lembaga-lembaga itu masih berdiri dan pendukung Ennahda serta rakyat Tunisia akan membela revolusi."

Sementara itu Partai Hati Tunisia mengatakan, "Keputusan yang diambil Presiden Saied adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi."

Partai itu menambahkan pihaknya berkomitmen pada aturan hukum dan lembaga. “Kami menghormati legitimasi pemilu dan menolak keputusan apa pun yang bertentangan dengan hasil kelembagaannya," papar partai tersebut.

Selanjutnya, Partai Hati Tunisia menyerukan semua pihak untuk mendukung "tuntutan sah" rakyat Tunisia dan menghindari "pertempuran politik palsu."