JAKARTA - Sebanyak 1,3 juta pengguna aplikasi electronic-Health Alert Card (eHAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diduga bocor. Hal tersebut disampaikan oleh para peneliti siber dari vpnMentor yang menemukan kebocoran data dari aplikasi eHAC yang tidak mempunyai privasi serta protokol keamanan data yang memenuhi syarat.

Terkait temuan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku heran dengan kabar kebocoran data yang marak terjadi. Dia pun mempertanyakan perbaikan sistem pengamanan digital yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia selama ini. Baca juga: Soal Kebocoran Data eHAC, Kompolnas Berharap RUU PDP Segera Diundangkan

"Saya melihat kebocoran data di Indonesia ini masih tidak ada perubahan, baik swasta maupun pemerintah. Ada saja dara yang bocor dari BPJS, pinjol, nasabah bank, sekarang data eHAC. Ini jadi PR yang benar-benar serius buat kita semua, agar meningkatkan upaya pengamanan data pribadi penduduk," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).

Politikus Partai Nasdem ini juga meminta Bareskrim Polri khususnya Siber Polri agar segera mengusut tuntas, aktor di balik pembocor eHAC, mengingat data yang bocor adalah data pribadi lengkap yang sangat penting.

"Sekarang ini bocornya mulai dari nomor KTP, paspor, data tes COVID-19, nomor HP, pekerjaan, bahkan alamat rumah dengan lengkap. Bareskrim Polri harus segera usut tuntas, karena kalau tidak segera, khawatir data penting ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," jelasnya.

Selain itu, Sahroni menambahkan pemburuan atas pembocor data eHAC ini lebih penting dari pada memburu pembuat mural yang mengkritisi pemerintah, yang juga tengah ramai beberapa waktu belakangan ini. Baca juga: Kata Kominfo Soal Dugaan Kebocoran Data Pribadi di Aplikasi eHAC

"Siber Polri betul-betul harus fokus menangani hal ini, kalau perlu kerahkan tim khusus untuk buru pembocor data eHAC ini. Buat saya, mencari pembocor data penting rakyat lebih penting daripada memburu pembuat mural," tandas Legislator asal Tanjung Priok ini.