JAKARTA - Isu reshuffle kabinet di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus kencang. Hal itu tak terlepas dari purna tugas atau pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kubu pemerintah.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan reshuffle mungkin saja terjadi dua pekan kedepan. Tetapi, semua tergantung Presiden Jokowi.

"Mungkin saja akan dilakukan dua pekan lagi. Jika kita berkaca pada reshuffle pada 2020 lalu, itu terjadi pada Desember. Jadi mungkin juga akan dilakukan di bulan Desember. Semua tergantung Jokowi. Karena dia yang punya kewenangan reshuffle kapan pun," kata Ujang kepada MNC Portal, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Moeldoko Sarankan Hadi Tjahjanto Tak Perlu Buru-Buru Masuk Kabinet Jokowi Setelah Pensiun

Ujang menambahkan, reshuffle bukanlah mengakomodasi PAN masuk koalisi atau memberi tempat kepada Panglima Hadi melainkan mengganti menteri yang kurang performanya. "Reshuffle itu suatu keniscayaan. Bukan hanya untuk akomodasi PAN masuk koalisi, atau pun memberi tempat pada Panglima Hadi. Tapi yang paling utama adalah mengganti menteri-menteri yang tak perform," ujarnya.

Baca juga: Jika Masuk Kabinet, Hadi Tjahjanto Bisa Masuk Kementerian Ini

Direktur Eksekutif Indonesian Political Review (IPR) itu menilai posisi Hadi lebih cocok mengisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang setingkat menteri. "Bisa saja dia (Hadi) akan diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). KSP itu pejabat setingkat menteri," tuturnya.

Lebih lanjut, Ujang menilai PAN akan mengisi posisi menteri dari non parpol. Tetapi, dia menegaskan semua kewenangan reshuffle tergantung Presiden Jokowi.

"PAN juga akan masuk kabinet. Karena itu bagian komitmen dari masuk koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-MA. Mungkin PAN akan menggantikan menteri dari non parpol. Soal posisinya mana dan menggantikan siapa, itu tergantung presiden," tutupnya. Muhammad Refi Sandi