JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa di tahun 2022 anggaran Indonesia masih akan defisit sebesar Rp868 triliun atau 4,85% dari produk domestik bruto (PDB). Agar tak salah langkah, pemerintah akan menyusun strategi atau jurus untuk membiayai defisit itu.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Bekal Indonesia Hadapi Ketidakpastian di 2022

"Untuk membiayai defisit ini maka kami menyusun strategi atau jurus supaya stabilitas nilai tukar rupiah maupun perekonomian Indonesia tidak terganggu. Kalau salah langkah, bisa-bisa menyebabkan defisit yang lebih lebar lagi. Jadi, dengan defisit 4,85% dari PDB maka kita akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati," ujar Sri dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dia pun menargetkan Indonesia harus mengembalikan angka defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Meski penuh tantangan, tahun depan adalah momen penting dalam melakukan konsolidasi fiskal agar defisit kembali seperti UU Keuangan Negara.

"Beberapa dinamika global yang bisa mengancam perekonomian dan bisa mendorong defisit lebih lebar lagi seperti inflasi tinggi, tapering AS, harga komoditas hingga perekonomian China menjadi hal yang perlu diwaspadai," ungkap Sri.

Sri menyampaikan bahwa dalam melakukan penarikan utang seperti perilisan surat berharga negara (SBN) dilakukan dengan hati-hati dan dicari waktu yang paling tepat supaya tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.

"Oleh karena itu target dan timing lelang untuk SBN akan dilakukan secara hati-hati menyesuaikan dinamika pasar. Kita akan menggunakan optimalisasi penerbitan SBN ritel untuk bisa perkuat investor ritel di Indonesia dan di dalam negeri," ungkap Sri.

Sementara itu, untuk pembiayaan defisit juga dilakukan melalui kas negara yang masih tersedia hingga kerja sama atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Dengan cara tersebut, sambung dia, penarikan utang bisa diminimalisasi.

Baca juga: Sahroni Minta KPK-BPK Lakukan Pendampingan dan Pengawasan Event Formula E

"Kita juga akan andalkan sumber pembiayaan non-utang seperti saldo kas BLU, SAL dan SILPA dan tentu kita terus koordinasi dengan BI dan otoritas terkait," pungkas Sri.