JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Vietnam Coast Guard sepakat memperkuat kerja sama keamanan dan keselamatan maritim. Kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Komandan Vietnam Coast Guard Mayor Jenderal Le Quang Dao.

Penandatangan kesepakatan tersebut dilakukan di dua tempat yang berbeda, yakni Markas Besar Vietnam Coast Guard dan di Markas Besar Bakamla RI di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Bakamla Selamatkan Rp4 Triliun Potensi Kerugian Negara di 2021

Sebelum penandatanganan MoU kedua pucuk pimpinan Coast Guard itu melakukan komunikasi secara virtual membahas poin-poin kerja sama. Setelah itu, Kepala Bakamla melaksanakan penandatanganan MoU yang disaksikan oleh Chargé d'affaires Kedutaan Besar Vietnam Nguyen Ngoc Vinh dan Defence Attache of Vietnam in Indonesia Senior Colonel Do Xuan Quy, Deputi Inhuker Bakamla Laksda Bakamla I Putu Arya Angga S dan Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Sandy M Latief dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri Mayor Bakamla Maya Veraningsih.

Baca juga: China Protes Pengeboran Minyak, DPR Dorong Perkuat Bakamla

“Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bakamla RI yang turut serta mengundang personel dari Vietnam Coast Guard seperti Head Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) pada Program Capacity Building for Hacgam yang diselenggarakan di Semarang, Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dan Joint Commanders Coast Guard Meeting yang merupakan pertemuan para komandan Coast Guard di kawasan Asia Tenggara. Dengan ditandatanganinya naskah ini akan memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Bakamla dan Vietnam Coast Guard,” kata Aan.

Menurut Aan, ada enam poin yang menjadi prioritas dalam kerja sama ini, pertama di bidang peningkatan kapasitas terkait keamanan dan keselamatan maritim melalui latihan bersama, pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan seminar. Kedua, pelaksanaan gelar wicara antara sesama penjaga pantai. Ketiga, berbagi informasi dan komunikasi. Keempat, operasi pencarian dan penyelamatan dan kegiatan pencegahan tindak kejahatan di laut. Kelima, Lawatan pelabuhan. Keenam, kegiatan penegakan hukum termasuk dalam pemberantasan kegiatan ilegal, unregulated, dan unreported fishing dengan tetap memperhatikan kedaulatan masing-masing negara.

“Semoga dengan MoU ini kerja sama bilateral antara kedua agensi dapat terus meningkat dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim di kawasan,” kata Aan.