JAKARTA - Tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi Rahmat Effendi atau RE, digiring keluar menuju Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK. Wali Kota Bekasi itu berjalan dengan tangan terborgol mengenakan rompi bertuliskan tahanan KPK.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, RE terlihat lesu dan berwajah muram sembari menundukkan wajahnya. Tidak sedikit pun terlihat dia berusaha mengangkat wajahnya saat dipanggil namanya oleh awak media.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rahmat Effendi alias Bang Pepen (RE) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Selain Bang Pepen, terdapat tiga orang tersangka yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong Lurah Kati Sari (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Sebagai penerima Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Korupsi

Selain penerima, KPK juga menetapkan lima orang tersangka pemberi suap. Diantaranya yaitu empat orang tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril (AA), pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi (SY) dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.