JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) berencana membangun infrastruktur jalan tol bawah laut melewati Teluk Balikpapan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara .

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, tol bawah laut itu akan menggantikan akomodasi untuk menyeberang sungai atau muara yang selama ini menggunakan jembatan.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Tak Hambat Penanganan Covid-19

"Jadi ada semacam terowongan itu ditenggelamkan, di laut atau disungai sehingga kendaraan bisa melintas," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Namun, Danang belum menjelaskan secara terinci dimana lokasi tepat terowongan atau tol bawah laut tersebut. "Jalan tol Balikpapan-Samarinda itu ada satu tempat akan menyambung ke IKN disitulah nanti saat menyeberang sungai akan menggunakan teknologi tol bawah laut," tuturnya.

Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi, Industri & Lingkungan Endra S Atmawidjaja menambahkan, pembangunan tol bawah laut itu bertujuan untuk menjaga kawasan yang dilindungi. "Di sana ada daerah lindungnya, jadikan kita tidak mau merusak area lindungnya, ada juga sebagian daerah rawan di situ, jadi dia lewat bawah supaya tidak merusak," jelasnya.

Di samping itu, jelas Endra, pembangunan tol bawah laut tersebut juga bertujuan untuk memudahkan akses logistik. Keberadaan terowongan itu diklaim agar ada jalan terdekat menuju proyek IKN untuk memudahkan proses pembangunan.

Baca Juga: Pengamat Kritisi UU IKN yang Terlahir Kilat dan Target Pindah Ibu Kota dalam 2 Tahun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di tahap awal. Dana awal yang akan digunakan sebesar Rp178,3 triliun yang berasal dari kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Tahap I pembangunan dan pemindahan ibu kota yang dimulai pada 2022-2024 diperkirakan lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Pasalnya, di tahapan tersebut pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.