JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Satuan Tugas (Satgas) pertanahan yang khusus untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menjelaskan, Satgas Pertanahan terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Otorita Ibu Kota, kepolisian, aparat kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

"Itu untuk melihat apakah orang yang melakukan spekulasi tanah tadi sebenarnya melanggar ketentuan," kata Sofyan dalam Market Review IDXChanel, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Ibu Kota Resmi Pindah, Sofyan Djalil: Terjadi Gerakan Bawah Para Spekulan Tanah

Dia melanjutkan, para spekulan tanah itu melanggar ketentuan dan berpotensi menghambat pembangunan IKN Nusantara yang diharapkan rampung sesuai target yang telah ditetapkan. "Nanti kalau ada spekulan akan dipanggil, diberikan penjelasan, dan ditanya," tandas Sofyan.

Dia menambahkan, tujuan dari adanya Satgas pertanahan yang ada di IKN agar tanah yang ada di sana dapat terkontrol dengan mudah. Dengan begitu, harga tanah di sana ketika hendak dibebaskan juga tidak terjadi spekulasi harga.

Pada kesempatan tersebut, Sofyan Djalil juga menceritakan pengalamannya ketika membebaskan lahan untuk beberapa proyek sebelumnya, seperti waduk, bandara ataupun pembangunan jalan.

"Biasanya kalau ada pembangunan seperti itu, ada saja orang yang kreatif, waktu kita bebaskan tanah di bandara Kertajati, itu tiba-tiba pondok-pondok tampil," tuturnya.

Menurut dia, tata Kota Jakarta yang carut marut seperti saat ini disebabkan karena sebelumnya belum ada regulasi yang ketat untuk mengatur tata ruang di Ibu Kota. "Kita tidak ingin kota yang dibangun jadi berantakan, padahal kota ini dibangun di daerah yang relatif baru," tegasnya.