KOLOMBO - Pengadilan Sri Lanka melarang mantan perdana menteri (PM) negara itu Mahinda Rajapaksa, putranya yang juga seorang politisi Namal, dan 15 kroninya meninggalkan negara itu karena kekerasan terhadap demonstran anti-pemerintah.

Hakim di Ibu Kota Kolombo memerintahkan polisi untuk menyelidiki serangan massa pada hari Senin terhadap pengunjuk rasa damai. Serangan itu menyebabkan kekerasan balasan yang merenggut sembilan nyawa dan menyebabkan kehancuran yang meluas.

Seorang pejabat pengadilan mengatakan sebuah petisi ke pengadilan juga meminta surat perintah penangkapan terhadap Rajapaksa dan kroni-kroninya.

Baca juga: Polisi dan Tentara Sri Lanka Diperintahkan Lepaskan Tembakan untuk Jaga Ketertiban

"Tetapi hakim menolaknya karena polisi tetap memiliki wewenang untuk menahan tersangka," tambah pejabat itu seperti dilansir dari Channel News Asia, Kamis (12/5/2022).

Para korban kekerasan hari Senin lalu mengatakan bahwa Rajapaksa dan pembantu-pembantu utamanya telah mengangkut sekitar 3.000 pendukung mereka ke ibu kota dan menghasut mereka untuk menyerang para pengunjuk rasa yang menggelar aksi damai.

Massa loyalis Rajapaksa kemudian berhamburan keluar dari kediamannya dan menyerang demonstran anti-pemerintah dengan tongkat serta pentungan.

Biksu Buddha dan pendeta Katolik termasuk di antara sedikitnya 225 orang yang dirawat di rumah sakit setelah serangan itu.

Baca juga: Diserbu Demonstran yang Marah, Eks PM Sri Lanka Dievakuasi Militer

Aksi balasan segera menyebar ke seluruh negeri, dengan puluhan rumah loyalis Rajapaksa dibakar.

Perdana Menteri Sri Lanka itu kemudian mengundurkan diri dan harus dievakuasi dari rumahnya oleh pasukan bersenjata lengkap.

Mantan pemimpin berusia 76 tahun itu saat ini bersembunyi di fasilitas angkatan laut di sebelah timur negara kepulauan itu.

Putra Rajapaksa yang juga mantan menteri, Namal, mengatakan kepada AFP pada hari Selasa bahwa keluarganya tidak berniat meninggalkan negara itu.

Baca juga: Anggota Parlemen Sri Lanka Tembak Mati Demonstran, Lalu Bunuh Diri