floating-Buru Harun Masiku, KPK...
Buru Harun Masiku, KPK Tidak Bakal Terbitkan SP3
Buru Harun Masiku, KPK...
Buru Harun Masiku, KPK Tidak Bakal Terbitkan SP3
Sabtu, 04 Juni 2022 - 08:40 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tak akan berhenti mencari buronan Harun Masiku . Lembaga antirasuah itu berkomitmen tidak akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk Harun Masiku yang telah menjadi tersangka kasus suap pergantian antarwaktu tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya tak memiliki keraguan dalam pengejaran daftar pencarian orang (DPO) yang masih buron. "Meskipun KPK di UU baru punya kewenangan SP3, tapi kan harus jelas statusnya. Kami tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang bersangkutan terlibat dalam korupsi pemberian sesuatu kepada komisioner KPU waktu itu," kata Alex saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/6/2022).

Tak ada keraguan tersebut berlandaskan alat bukti yang kuat dalam menetapkan Harun Masiku (HM) sebagai tersangka. Terlebih, HM sudah menjadi DPO di interpol.

Baca juga: Didesak Tangkap Harun Masiku, KPK: Pencarian DPO Miliki Tantangan dan Kompleksitas

"Yang jelas kan status HM sudah tersangka di KPK, tentu kami tidak akan menyerah sepanjang statusnya yang bersangkutan masih tersangka," ucapnya.

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, serta pihak swasta,Saeful (SAE).
(rca)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
KPK Tetapkan Bupati...
KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi
DKPP Gelar Sidang Pelanggaran...
DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik KPU Terkait Pencalonan Jokowi sebagai Kepala Daerah dan Presiden
KPK Terbitkan Sprindik...
KPK Terbitkan Sprindik Baru Pengembangan Kasus Suap Bupati Rejang Lebong
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
GKSR Usulkan Parliamentary...
GKSR Usulkan Parliamentary Threshold 1%, Ferry Kurnia: Cegah Suara Terbuang