JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara, defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun.

"Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit sebesar 4,57% dari PDB. Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar 5,7% dari PDB," ucap Sri dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, Sri Mulyani: Negara Lain Lebih Dramatis

Berdasarkan laporan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Adapun realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 yaitu 115,35% atau mengalami pertumbuhan 22,6% dibandingkan realisasi tahun 2020.

"Ini adalah pencapaian di atas 100% pertama kali sejak 12 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun, atau sebesar 107,15% dari target APBN TA 2021. Ini berarti, pada tahun 2021 lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.546 triliun," jelas Sri.

Sementara itu, realisasi belanja di tahun anggaran (TA) 2021 mencapai Rp2.786.4 triliun, atau 101,32% dari APBN TA 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp785,7 triliun.

Terkait pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp871,7 triliun atau 86,62% dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp9,9 triliun.

"Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, terutama untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Rusia Gagal Bayar Utang untuk Pertama Kalinya sejak 1998

Menurut dia postur APBN tersebut merupakan konsekwensi membaiknya defisit APBN. Dengan defisit yang jauh lebih rendah sebagai akibat meningkatnya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun.

"SILPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat di dalam menyongsong tahun 2023," tandasnya.