JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan 10 BUMN sebesar Rp73,26 triliun. Hal ini diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Senin (4/7) siang.

PMN tersebut berupa tunai dan nontunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Anggaran ini diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja pekan sebelumnya.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN tunai Tahun Anggaran 2023," ujar Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Sidang Muhammad Haikal saat membacakan kesimpulan rapat, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Siap-siap, BUMN Tak Lagi Terima Suntikan Dana PMN di 2024

Adapun rincian PMN senilai Rp73,26 triliun terdiri terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non tunai Rp3,44 triliun.

Usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) Rp10 triliun, Holding BUMN Pertahanan atau Defend ID Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan sebesar Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun.

Lalu, Holding Pariwisata atau InJourney senilai Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) Rp4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia Rp0,79 triliun.

Baca juga: Segera Cair, PMN Garuda Rp7,5 Triliun Akan Dipakai Perbaikan Pesawat

Sementara, PMN non tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun.