BANDUNG - Seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pihak kepolisian menggencarkan operasi pengawasan distribusi BBM, termasuk liquid petroleum gas (LPG) bersubsidi di wilayah hukum Polda Jabar.

Berdasarkan hasil pengawasan selama September 2022, jajaran kepolisian di wilayah Jabar berhasil mengungkap kasus penimbunan ribuan liter BBM dan ribuan kilogram LPG bersubsidi di sejumlah daerah di Jabar. Baca juga: Roket Artemis 1 Lulus Uji Pengisian Bahan Bakar, Peluncuran Disiapkan 27 September

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkapkan, selama hampir sebulan terakhir, pihaknya berhasil membongkar penimbunan ribuan liter BBM dengan rincian 4.856 liter solar, 4.700 liter pertalite, lima jerigen biosolar, dan 1.200 pertamax. "(Upaya pengungkapan) itu dari lima kasus dan sudah kita tetapkan lima tersangka," ungkap Ibrahim, Sabtu (24/9/2022).

Adapun kelima kasus penimbunan BBM bersubsidi tersebut masing-masing diungkap oleh Polres Indramayu, Polres Garut, Polres Purwakarta, dan Polres Cianjur.

Tidak hanya kasus penimbunan BBM, Polda Jabar bersama jajarannya juga berhasil mengungkap penimbunan ribuan kilogram LPG bersubsidi di sejumlah wilayah. "Total ada 9.249 kilogram LPG yang berhasil diamankan dari lima kasus. Kita juga sudah tetapkan 14 orang tersangka dari lima kasus tersebut," terangnya.

Kelima kasus penimbunan LPG bersubsidi itu berhasil diungkap oleh Polres Subang, Polres Kuningan, Polres Cirebon Kota, dan Polres Karawang.

Lebih lanjut Ibrahim mengimbau masyarakat agar tidak segan melapor kepada polisi jika menemukan indikasi pelanggaran hukum seperti penimbunan BBM maupun LPG bersubsidi.

Pasalnya, kata Ibrahim, tindakan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut sangat merugikan negara. Baca juga: Roket Artemis 1 Lulus Uji Pengisian Bahan Bakar, Peluncuran Disiapkan 27 September

"Capaian keberhasilan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sangat membantu pemerintah dalam penyalurannya, sehingga tepat sasaran dan masyarakat penerima subsidi dapat terjaga," katanya.