JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa 70% Penyertaan Modal Negara (PMN) dialokasikan untuk penugasan dan 10-15% untuk program restrukturisasi. Sehingga tidak benar jika suntikan modal tersebut dijadikan indikator bahwa BUMN tidak sehat.

"Kadang-kadang persepsinya BUMN tidak sehat, padahal lebih dari 70% PMN itu untuk penugasan. Untuk restrukturisasi dan pengembangan paling 10% sampai 15%," ungkap Erick saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga: BUMN Kantongi Pendapatan Rp2.290 Triliun, Erick Thohir: Hampir Samai APBN

Erick menyebut kontribusi yang dihasilkan BUMN melalui aksi korporasi jauh di atas nilai PMN yang diperoleh. Dia mencontohkan rights issue PT Bank BRI Tbk, mencapai Rp 92 triliun. Menurut dia persepsi negatif juga acapkali disematkan pada proyek-proyek infrastruktur.

Ia mengatakan proyek infrastruktur memiliki return of investment jangka panjang. Di mana, income BUMN Karya akan diperoleh dalam rentan waktu 7 - 8 tahun.

Baca Juga: Laporan Tahunan Konsolidasi BUMN: Beban Utang Turun Jadi Rp73,5 Triliun

"Berbeda dengan membangun ritel yang langsung dapat income. Kalau infrastruktur itu cashflow-nya saja baru 7 hingga 8 tahun. Ini yang kadang-kadang konteksnya harus sama, jangan disangka pembangunan infrastruktur itu hanya sebuah pemborosan, tidak," ujar dia.

Erick menyebut proyek infrastruktur memiliki efek berganda dengan menggerakan perekonomian sekitar. Dia memastikan pertumbuhan ekonomi terjadi setelah adanya jalan tol di suatu wilayah.

"Ada efek samping yang sangat positif yakni pertumbuhan ekonomi di sekitar, apakah itu untuk sektor pangan, UMKM, ataupun industri lainnya.Nah ini yang kadang-kadang lupa dicatat, dengan adanya aksesibilitas infrastruktur, biaya logistik akan turun. Ini kadang-kadang tidak apple to apple, hanya bicara utang-utang tidak sehat," tutur Erick.