JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, sempat ada upaya hendak mengganti Hari Pahlawan menjadi Serangan Umum 1 Maret. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjelaskan mengenai salah satu lukisan berlatar belakang serangan umum 1 Maret saat pelaksanaan talk show HUT TNI ke-77 'TNI Adalah Kita'.

"PDIP menggalang seluruh kekuatan untuk kejayaan Indonesia. Kekuatan bertanggung jawab untuk keselamatan negara, kedaulatan negara, kekuatan wilayah," kata Hasto Kristiyanto, di Kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Ia mengatakan, lukisan tersebut bertema Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Baca juga: Hari Pahlawan, Jokowi: Bangsa Ini Semakin Kokoh Bagaikan Karang

"Jadi itu gambar Bung Karno dengan mengambil latar belakang peristiwa 10 November 1945. Yang sebelumnya diawali dengan Hari Santri pada 22 Oktober 1945. Di mana hari santri itu PDIP terdepan," ucap Hasto.

Hasto mengungkapkan, di era kepemimpinan Presiden Soeharto sempat ada upaya membelokkan sejarah.

"Zaman Pak Soeharto, Pak Nugroho Noto Sutanto itu membuat dokumen untuk membelokkan sejarah, di mana hari Pahlawan itu mau diganti serangan umum 1 Maret. Tapi kemudian ditolak," tuturnya.

Dalam lukisan tersebut menunjukkan, wajah sejumlah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia di antaranya Bung Karno, Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Urip Suharjo, dan Bung Tomo.

"Itu yang dilepas, itu benderanya warna biru. Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya," pungkas Hasto.

Baca juga: Memaknai Hari Pahlawan, Sri Mulyani: Setiap Masa Ada Tantangannya

Mantan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ganip Warsito yang hadir bersebelahan dengan Hasto mengungkapkan, saat ini generasi muda bangsa Indonesia perlu meniru semangat juang Soekarno dan para pahlawan yang gugur di Medan perang.

"Melekat semangat para pahlawan Soekarno. TNI dengan berbagai tugas yang tidak ringan. Ini amanat dari bung Karno," kata Ganti Warsito.

Sementara itu, Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie menyebutkan, pentingnya kekuatan militer sebuah bangsa dari upaya perluasan seperti Rusianisasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini.

"Tentara itu angkatan perang sesungguhnya. Kalau negara besar di kawasan rawan," ucap Connie.

Sementara Mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna yang hadir secara daring menyebutkan, TNI harus bebas politik kepentingan praktis dan mengutamakan politik negara.

"Panglima TNI dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Harus setara kekuatan masing-masing matra, baik TNI angkatan darat, laut, dan udara dengan mengedepankan kualitas sumber daya manusia," tutup Agus Supriatna.