JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepertinya belum memberikan izin perihal bergabungnya PT Garuda Indonesia Tbk ke dalam Holding BUMN Pariwisata dan Aviasi atau InJourney. Padahal emiten bersandi saham GIAA itu ditargetkan mulai bergabung ke dalam InJourney pada 2023, setelah melewati tahapan restrukturisasi keuangannya.

Baca Juga: Sempat Dilarang Erick Thohir, Maskapai Garuda Indonesia Masuk InJourney Tahun Depan

Erick Thohir mencatat proses restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia masih berjalan. Sehingga, terlalu cepat jika Garuda didorong menjadi anggota holding. "Belum, cepat banget, baru restrukturisasi," ungkap Erick saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/12/2022).

Saat pembentukan InJourney, Erick Thohir melarang Garuda Indonesia masuk ke dalam anggota holding. Larangan itu lantaran maskapai menanggung utang jumbo mencapai ratusan triliun Rupiah.

Utang tersebut pun sebagian sudah direstrukturisasi melalui PKPU untuk mencapai homologasi atau kesepakatan damai dengan kreditur. Baca Juga: 27 BUMN Merugi Triliunan Rupiah Sepanjang 2021, Maskapai Garuda Paling Jumbo

Saat itu kebijakan menunda bergabungnya Garuda Indonesia ke dalam holding untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi kedepannya. Pasalnya, dengan memasukan perusahaan ke dalam holding diyakini akan membebani holding itu sendiri

Sementara itu saat ditemui di tempat terpisah, Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria menyebut, masuknya Garuda Indonesia sebagai anggota holding merupakan alternatif atas pemulihan bisnis perusahaan di sektor penerbangan.

Menurut dia, bergabungnya maskapai penerbangan pelat merah itu setelah semua proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah dirampungkan.

"Garuda ke InJourney ini memang baru menyelesaikan seluruh proses PKPU-nya, memang ada beberapa alternatif yang dilakukan setelah proses PKPU. Diharapkan salah satu alternatifnya Garuda gabung dengan InJourney," ujar Dony.