JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritisi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Salah satu yang disoroti adalah terkait pekerja alih daya atau outsourcing.

Untuk diketahui, dalam UU Cipta Kerja sebelumnya aturan ini telah dihapus. Namun, dalam Perppu teranyar ini, aturan tersebut kembali diterbitkan.

"Dalam era revolusi industri 4.0 terdapat banyak pekerjaan baru yang belum tentu setiap perusahaan memiliki keterampilan tersebut. Jadi, outsourcing bukan untuk mencari pekerja murah tetapi pekerja terampil," ujar Anggota Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Apindo Susanto Haryono dalam konferensi pers Apindo di Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Pihaknya mengusulkan, pekerjaan yang dapat dialihdayakan ditetapkan berdasarkan karakter atau sifat pekerjaan, bukan menyebut nama posisi atau pekerjaan. “Bagaimana sifat-sifat dari pekerjaan tersebutlah yang menjadi dasar perusahaan melakukan alih daya,” tukasnya.

Baca juga: Upah Minimum RI Bakal jadi Tertinggi di ASEAN, Apindo Kritisi Perppu Cipta Kerja

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani menambahkan, tenaga alih daya ini bukan ditujukan untuk marginalisasi kalangan tertentu. Melainkan menurutnya, hal ini membuka peluang kerja baru.

"Alih daya itu perantara di mana dia masuk sebagai alih daya, yang nantinya dia akan dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik," tuturnya.

Baca juga: Soroti Perppu UU Cipta Kerja, Pesiden Buruh: Semua Bidang Pekerjaan Bisa Pakai Outsourcing

Dia berharap pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan yang lebih detail. Pasalnya, sejak dikeluarkannya Permenaker hingga Perppu ini, Apindo tidak diikutsertakan dalam perumusannya.

“Kita masih punya harapan besar dari Perppu ini kan akan keluar PP (Peraturan Pemerintah), jangan sampai Apindo juga tidak diajak bicara. Itu pesan kami," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman.