Potensi pajak dari kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi keuangan ini besar. Pasalnya, penetrasi internet masyarakat Indonesia juga kian meningkat.
Berdasarkan data Indonesia Property Market Index Q2 2021 menunjukkan terjadinya penurunan indeks harga properti disertai kenaikan suplai properti secara nasional.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai wacana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako hanya akan menambah beban masyarakat.
Survei terhadap respon masyarakat, mayoritas memberikan respon negatif terhadap wacana PPN sembako. Sebanyak 70% masyarakat kecewa dan menolak wacana pajak sembako yang tidak memihak kepada rakyat.
Polemik rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga kini terus bergulir.
Pemerintah bisa menerapkan perpajakan saat kondisi Covid-19 tidak mengganas. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengambil pajak dari sektor-sektor tertentu.
Fraksi Partai Demokrat DPR tegas menolak wacana pemberlakuan pajak sembako dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo mengatakan, alasan pemerintah menghapus sembako dan jasa pendidikan dari barang dan jasa tidak kena pajak.
Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pelayanan kesehatan tertentu sehingga tidak akan memberatkan masyarakat kecil.
Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditekankan hanya berlaku pada sembako premium dinilai sudah relevan, lantaran disebut merujuk pada asas keadilan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sembako yang dibeli di pasar tradisional tidak dikenakan pajak. Namun demikian, pengenaan pajak hanya untuk beras premium dan daging sapi premium
Pengembang properti berharap pemerintah memperpanjang relaksasi aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya berakhir Agustus 2021 menjadi Desember 2021
Pemerintah diminta menyelesaikan tiga hal yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terkait dengan rencana perluasan objek pajak khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
Pemerintah akan mengubah skema pajak dari single tarif ke multitarif sehingga pengenaan pajak setiap barang atau jasa akan berbeda, tergantung kemampuan membayar seseorang.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah tertentu yang bersifat komersial.
Rencana pemerintah memungut pajak diberikan juga pada jasa kesehatan salah satunya rumah bersalin dinilai kurang tepat dan akan membebani biaya persalinan ibu hamil.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sektor sembako dan pendidikan.
Rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok dan jasa pendidikan menjadi sorotan luas. Polemik pun muncul menyikapi rencana tersebut.
Pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap pendidikan dan sembilan bahan pokok (Sembako) mengindikasikan pemerintahan Joko Widodo tengah menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa pendidikan dan kebutuhan pokok sembako.
Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, penerapan PPN sembako dan pendidikan bukan untuk saat ini, tapi setelah kondisi ekonomi mulai pulih.
