KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) digelar pada Rabu 7 Juli 2021. Hasil sementara, perolehan suara Pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 Nikodemus dan Yohanis mengungguli pasangan lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang.

Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengatakan pemilu yang baik harus dimulai dari penyelenggara yang baik dan punya kredibilitas, serta melalui tahapan yang konsisten.

Jelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut tahun ini jadi waktu yang tepat untuk memutuskan apakah wacana menyederhanakan surat suara pemilu 2024 ingin diterapkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengkaji sejumlah alternatif penyederhanaan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Salah satunya wacana tentang surat suara tak lagi dicoblos melainkan ditulis.

Anggota KPU RI 2007-2012, Endang Sulastri, mengafirmasi pendapat Hadar Nafis Gumay tentang syarat utama dalam penyelenggaraan pemilu, yakni keadilan dan kesetaraan.

Pemilu 2014 sudah selesai, namun pemerintah dinilai belum menuntaskan hak dari penyelenggara Pemilu tersebut, berupa uang penghargaan atas purna baktinya.

Mantan Komisioner KPU RI periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay menyampaikan bahwa di periode-periode sebelumnya pengaturan UP bagi komisioner purna tugas KPU telah diatur melalui Perpres.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat beberapa alternatif skenario jadwal pemilihan umum (pemilu) alternatif.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengungkapkan rencana penyederhanaan desain surat suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024.

Hingga April 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat ada 140 orang penambahan pemilih pemula.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pelaksanaan PSU di 17 daerah sebagai kelanjutan Pilkada Serentak 2020 kini menciptakan persoalan baru.

Manajer advokasi CSIPP, Ikhwan Fahrojih berpendapat salah satu syarat pokok pemilu demokratis adalah adanya sistem pemilihan Umum yang jujur dan adil.

KPU menyatakan siap untuk menjalankan perintah MK terkait instruksi digelarnya PSU dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dalam penyelenggaran tersebut.

Anggota Komisi II DPR, Junimart Girsang mengakui, dalam rapat telah diputuskan Panja evaluasi Pilkada 2020 lalu dan rekomendasi pelaksanaan Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, Rabu (/4/2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di 16 daerah. Salah satunya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tangah.

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa jajarannya yang mendapatkan perintah dari MK telah menyusun rencana penyelenggaraan PSU tersebut.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, sebanyak 7 daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada serentak 2021 kekurangan anggaran.

Bawaslu meminta KPU daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU sebagai tindak lanjut putusan sidang hasil perselisihan Pilkada 2020 untuk segera melakukan persiapan.

Hingga hari terakhir putusan, Senin 22 Maret 2021, sebagian dari perkara yang ditindaklanjuti diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 gelombang pertama di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada hari Rabu dan Kamis, 17-18 Maret 2021.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp86 triliun untuk Pemilu 2024.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menarik revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Imbasnya, seluruh pemilihan akan dilaksanakan serentak pada 2024.