KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENPAN RB

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menaikkan 25 personel berpangkat komisaris besar (Kombes) dan brigadir jenderal (Brigjen) dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan peserta yang lulus seleksi tidak serta merta dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK diharapkan akan segera memperjelas nasib 51 ribu tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK awal tahun 2019.

Rencana pemerintah untuk melakukan rekrutmen guru tahun depan diminta untuk melihat guru yang telah memiliki ijazah pendidik.

Pencegahan korupsi tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak guna mengamankan keuangan negara.

Perpres No 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK diharapkan segera diundangkan sehingga memberikan kejelasan status kepada honorer yang telah lolos seleksi PPPK.

Perpres No 98/2020 menjadi kabar baik bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). FSGI pun berharap peraturan turunan dan SK bisa turun tahun depan.

Sekretaris MenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa tidak semua jabatan struktural di instansi pemerintah daerah dipangkas.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa tahapan Pilkada Serentak 2020 saat ini tengah digelar.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, masih banyak masyarakat yang percaya ada pihak-pihak yang dapat membantu kelulusan tes CPNS.

Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas tiga jabatan struktural yakni Eselon III, IV dan V.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan payung hukum terkait dengan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diterbitkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANp-RB) Tjahjo Kumolo meminta instansi pemerintah membentuk Tim Penanganan COVID-19.

Terdapat empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan MenPANRB Tjahjo Kumolo dan meminta sejumlah uang kepada korban.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo hari ini mendatangi Polda Metro Jaya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Peraturan Presiden tentang gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara substansial telah disepakati.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan jika suatu wilayah memberlakukan PSBB maka sistem kerja ASN kembali ke Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020.

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan mulai besok ASN di lingkungan KemenPANRB seluruhnya akan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Dalam sistem kerja baru ini, pejabat pembina kepegawaian diminta memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas maupun yang bekerja di rumah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sejumlah pejabat atau aparatur sipil negera (ASN) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo akan mengikuti coaching clinic dalam rangka penguatan SAKIP.

Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan akan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terpapar paham radikal.

Rangkaian seleksi CPNS formasi tahun 2019 kembali dilanjutkan. SKB akan dilaksanakan lebih dari 30 hari yakni mulai 1 September hingga 12 Oktober 2020.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan hanya sedikit kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dijatuhi sanksi.