Berita Terkini : # kementerian dalam negeri kemendagri

Banyak pihak yang memprediksi Pilkada serentak yang dilaksanakan Desember 2020 berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk satgas penanganan Covid-19.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan membantah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian positif Covid-19.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebut akan ada rapat antara KPU, Bawaslu, bersama pemerintah. Dia menyebut rapat tersebut akan membahas draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada.

Dari catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedikitnya ada 81 kepala daerah melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pendaftaran Pilkada 2020.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, masih ada beberapa sengketa batas negara Indonesia dengan negara lain. Dia mengatakan ada beberapa yang sudah diselesaikan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak dibolehkannya konser musik secara langsung dalam tahapan Pilkada serentak 2020. Kegiatan tersebut dinilai memiliki potensi besar terjadinya kerumunan massa yang sangat besar.

Kemendagri memberi waktu hingga besok bagi daerah untuk menyusun peraturan terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan beberapa arahan terkait sejumlah pejabat daerah meninggal akibat terinfeksi virus corona atau COVID-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Inpres ini berlaku untuk seluruh daerah. Lantas bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020?.

Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) berkaitan dengan penegakan sanksi protokol kesehatan.

Kemendagri mengumumkan 72 calon kepala daerah beserta wakilnya yang mendapat teguran keras karena melanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada 2020.

Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengatakan ada kecenderungan petahana gencar mengusulkan mutasi jabatan PNS jelang cuti Pilkada 2020.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberi teguran bagi petahana yang melanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menyebut sejak Januari hingga Agustus 2020 ada 8.239 usulan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk ke Kemendagri.

Kemendagri mengumumkan nama-nama kepala/wakil kepala daerah yang melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 saat tahapan Pilkada, sebagai bentuk apresiasi

Mendagri, Tito Karnavian mengambil langkah tegas dengan menegur 72 cakada petahana karena melanggar protokol, dan 5 cakada petahana karena taat terhadap protokol COVID-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak berbagai usulan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Penolakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang protokol kesehatan disosialisasikan lebih masif lagi.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan telah mengeluarkan surat teguran tertulis yang ditandatanganinya atas nama Mendagri Tito Karnavian kepada 69 orang kepala daerah.

Badan Pengawas Pemuli (Bawaslu) Luwu Timur, turut merespons teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap bakal calon bupati

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah mengatakan ada beberapa masalah yang seringkali ditemui masyarakat saat mengakses layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian per tanggal 8 September 2020 pukul 18.00 WIB realisasi anggaran untuk KPU dan Bawaslu mencapai angka 98%.

Kemendagri merilis masih terdapat 97 daerah yang belum menyusun perkada terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur banyak calon kepala daerah menjelang Pilkada serentak yang dinilai melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).