KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan beberapa alasan masih terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Salah satunya karena ringannya hukuman yang didapatkan para koruptor usai melakukan tindak pidana korupsi.

KPK melimpahkan berkas mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT DI bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani ke PN Tindak Pidana Korupsi Bandung.

KPK mengeksekusi Benhur Lalenoh, perantara suap mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sumamiskin untuk menjalani hukuman.

Menunda pengadaan mobil maupun pembahasan RPP penyesuaian remunerasi tidak akan berdampak bagi kinerja KPK. Artinya, pemerintah harus mengambil sikap tegas dengan menunda kedua hal tersebut.

Calon Bupati Jember, Faida mengapresiasi KPK yang mengirimkan tim untuk mengonfirmasi temuan kejanggalan alokasi dana penanganan COVID-19 pada awal September lalu.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi) Rahardjo Pratjihno 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tim Penyidik KPK memanggil mantan Kepala Seksi (Kasi) Kecil, Bayu Cahya Putra untuk diperiksa dalam kasus korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah naungan Firli Bahuri Dkk bakal mendapatkan mobil dinas baru. Pengadaan mobil dinas tersebut masuk dalam anggaran KPK 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Nurhadi Abdurrachman dan Rezky Herbiyono ke Pengadilan Tipikor, Rabu 14 Oktober 2020

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendapatkan mobil dinas baru. Hal itu dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri yang menyebut pimpinan Pejabat KPK tidak memiliki mobil dinas.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFR) bertempat di Lapas Kelas II Sidoarjo, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Demokrat, Nurhasanah (NHS).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendesak KPK menelusuri dugaan TPPU dalam kasus suap penghapusan red notice atau pencarian tersangka di luar negeri atas nama Djoko Tjandra.

Penyidik KPK memanggil kembali Staf Keuangan Divisi II PT Waskita Karya (WK), Wagimin dalam dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif.

Guspardi Gaus mengapresiasi kerja sama KPK dan Kemensetneg untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN), khususnya aset negara yang saat ini dikelola oleh pihak swasta atau pihak ketiga.

Penyidik KPK kembali mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Ketua Kompak Gabriel Goa: ada empat dokumen yang kami serahkan ke KPK. Salah satunya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik proses hibah tanah yang diberikan untuk mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY).

Pakar hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita menilai, Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak menyengsarakan rakyat, melainkan menghentikan upaya korupsi di birokrasi.

KPK memastikan akan mengusut siapa pemberi gratifikasi senilai SGD100 ribu kepada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI,) Boyamin Saiman.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso bakal segera diadili usai penyidik KPK merampungkan berkasnya.

KPK menahan tersangka Kepala BPPSDMK Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo terkait dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.

Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) mendukung rencana KPK bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menertibkan dan memulihkan barang milik negara (BMN) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 571,5 triliun.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Sinar Mentari Erajaya, Ciong Boen terkait kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenag Tahun 2011.

KPK mengeksekusi terpidana Hadi Setiawan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya untuk menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada Selasa (6/10).