DEMOKRAT KUBU MOELDOKO | Halaman 8

Mantan Wakapolri, Komjen Pol (Purn) Syafruddin membantah keras kabar yang menyebutkan dirinya dipinang untuk menjadi pengurus teras Partai Demokrat pimpinan Moeldoko.

DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko telah resmi mendaftarkan hasil KLB di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara kepada Kemenkumham RI, Senin 15 Maret 2021.

Dua ahli Indonesia (Indonesianis) asal Australia berpendapat Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Sibolangit, Sumut akan menghancurkan Partai Demokrat.

Kepala-kepala daerah yang didukung Partai Demokrat membantah tuduhan pihak KLB ilegal bahwa berlambang mercy ini meminta mahar untuk Pilkada 2020 maupun pilkada sebelumnya.

Kesediaan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (BW) menjadi pengacara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyita perhatian.

Oknum pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor, berinisial FAM, resmi dipolisikan lantaran diduga memalsukan dokumen mengatasnamakan organisasi.

Aksi saling melapor ditunjukkan dua kubu yang berseteru di Partai Demokrat (PD) yakni kubu AHY dan kubu PD hasil KLB Sibolangit, dengan Ketua Umum, Moeldoko.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut Partai Demokrat kubu kongres luar biasa (KLB) dapat menang melawan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono.

Pemerintah yakni Kemenkumham masih menunggu penyerahan dokumentasi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Partai Demokrat kubu AHY menyatakan, memang benar apa yang disampaikan 'Bung Karno', perjuangan kita memang lebih berat, karena akan melawan bangsa sendiri.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyebut Moeldoko bisa saja mendirikan partai baru jika kalah dalam perseteruan dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengamat menyebut akan terjadi bencana demokrasi jika Moeldoko menang melawan Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, polemik dua kubu Partai Demokrat menyeret nama Moeldoko menjadi buruk.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng berharap dan percaya Kemenkumham akan objektif dalam menyikapi perebutan kekuasaan di Partai Demokrat.

Kisruh internal Partai Demokrat masih menyedot perhatian banyak pihak. Kedua kubu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko adu kuat untuk menguasai partai berlambang mercy itu.

Presidium PPI, Sri Mulyono ikut menanggapi polemik di Partai Demokrat yang memunculkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko.

Nama Razman Arif Nasution mendadak santer lantaran melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya. Sebelum, menjadi pengacara Demokrat Moeldoko, Razman pernah menjadi pengacara warga Kalijodo

Kemelut di tubuh Partai Demokrat (PD) dinilai bukan tiba-tiba muncul, melainkan sebuah proses panjang dan kekecewaan yang menggurita dari para senior.

Kubu Moeldoko berencana melaporkan Eks Kemenpora, Andi Mallarangeng atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Sabtu 13 Maret, namun ditolak polisi.

Tim Hukum Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, Deliserdang, Sumatera mengingatkan Pengacara Bambang Widjojanto (BW) terkait pernyataannya yang menyebut telah terjadi brutalitas di era Pemerintahan Jokowi.

Koordinator Tim Hukum DPP Demokrat KLB Sibolangit, Razman Arif Nasution mengatakan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Kepala KSP Moeldoko.

Polemik kepengurusan di internal Partai Demokrat kubu AHY dengan kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, terus menjadi perbincangan publik.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam unggahan video di akun Instagramnya nampak mengisi hari Sabtunya dengan berolahraga.

Polda Metro Jaya meminta Tim Hukum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit melengkapi laporannya terhadap Andi Alfian Mallarangeng.

Tim Hukum DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, melaporkan Andi Alfian Mallarangeng ke Polda Metro Jaya.