KABUL - Kementerian Pendidikan Tinggi yang dikelola Taliban memerintahkan universitas swasta di Afghanistan untuk tidak mengizinkan siswa perempuan mengikuti ujian masuk universitas. Ujian itu dijadwalkan akan berlangsung pada bulan depan.

Seperti dilaporkan Reuters, sebuah surat dari kementerian ditujukan kepada lembaga-lembaga di provinsi utara Afghanistan, termasuk Kabul, tempat ujian akan berlangsung mulai akhir Februari. Surat itu mengatakan lembaga-lembaga yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi tindakan hukum.

Baca: Erdogan Kecam Taliban Larang Perempuan Kuliah: Itu Tidak Islami!

Kementerian Pendidikan Tinggi pada bulan Desember mengatakan kepada universitas untuk tidak mengizinkan mahasiswi mengikuti perkuliahan "sampai pemberitahuan lebih lanjut". Beberapa hari kemudian, pemerintah menghentikan sebagian besar pekerja LSM perempuan untuk bekerja.

Sebagian besar sekolah menengah perempuan juga telah ditutup oleh pihak berwenang. Kondisi ini kian membuat kaum wanita Afghanistan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan.

Pembatasan terhadap pekerjaan dan pendidikan perempuan telah menuai kecaman internasional. Diplomat Barat telah memberi isyarat bahwa Taliban perlu mengubah arah kebijakannya terhadap perempuan untuk mendapatkan kesempatan pengakuan internasional formal dan pelonggaran isolasi ekonominya.

Baca: Bermental Baja, Mahasiswi Afghanistan Demo Seorang Diri di Depan Taliban

Negara ini berada di tengah krisis ekonomi, sebagian karena sanksi yang mempengaruhi sektor perbankan dan pemotongan dana pembangunan, dengan peringatan lembaga bantuan puluhan juta membutuhkan bantuan mendesak.

Namun, laporan Bank Dunia minggu ini juga mengatakan pemerintahan Taliban, yang mengatakan lebih fokus pada swasembada ekonomi, telah mempertahankan pengumpulan pendapatan yang kuat tahun lalu dan ekspor meningkat.