JAKARTA - Kabar penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi sorotan publik. Kemenkeu pun turut memberikan pandangan terkait kejadian itu.

Baca juga: Kapolres Jakarta Selatan Beberkan Kronologi Penganiayaan di Pesanggrahan

Bak bola liar, kasus penganiayaan ini akhirnya merembet ke mana-mana. Mulai dari gaya hidup anak pejabat pajak, hingga jumlah harta kekayaan sang orang tua ikut disorot.

"Kemenkeu mengecam segala tindak kekerasan yang dilakukan dan turut prihatin atas kondisi korban serta mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang atas kasus tersebut," ujar Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Kedua, Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

"Yang ketiga, Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kemenkeu, dengan menerapkan tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas," jelas Yustinus.

Menurut Yustinus, Kemenkeu mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara.

"Saat ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan unit kepatuhan internal Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan proses pemanggilan dalam rangka pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan," tambahnya.

Baca juga: Profil Mario Dandy Satriyo, Anak Pejabat yang Ditahan Gegara Penganiayaan di Pesanggrahan

Terakhir, Kemenkeu menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik. "Atas informasi yang disampaikan akan dilakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Yustinus.