DITJEN PAJAK

Pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II kian diminati oleh para wajib pajak. Pasalnya, peserta PPS ini makin bertambah setelah 20 hari berjalan.

Misbakhun menyakini UU yang diundangkan pada 29 Oktober 2021 itu akan menjadi salah satu solusi untuk keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani diminta tidak mengoreksi target pajak 2022. Alasannya karena dinilai, penerimaan pajak pada 2021 yang melebihi target APBN bukan dasar untuk mengoreksi sasaran perpajakan 2022.

Kenapa Ghozali yang sukses meraup uang miliaran rupiah berkat bisnis Non-Fungible Token (NFT) dengan menjual foto selfie-nya di senggol Ditjen Pajak. Lantas apakah NFT juga kena pajak, begini penjelasannya.

Tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Alfred Simanjuntak segera diadili.

Seorang pemuda bernama Sultan Gustaf Al Ghozali atau dikenal Ghozali Ghozalu mendadak viral usai meraup miliaran rupiah dari menjual foto selfie di NFT dan langsung disenggol Ditjen Pajak. Begini jawabannya.

Tercatat ada 3.747 wajib pajak telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II per tanggal 13 Januari 2022, segini data lengkapnya.

Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut hukuman denda masing-masing Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan Rp350 juta subsider 5 bulan kurungan.

Berdasarkan data dari pajak.go.id, Minggu (9/1/2022), nilai pengungkapan harta yang sudah terdata dalam program tax amnesty jilid II mencapai Rp1,043 triliun.

Jumlah harta yang diungkap wajib pajak bertambah menjadi Rp778,13 miliar usai program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid II dibuka seminggu lalu.

Sampai 31 Desember 2021, DJP melaporkan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik mencapai Rp4,63 triliun.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak atau tax amnesty jilid II telah berlangsung selama tiga hari sejak resmi berlaku 1 Januari 2022 yang ditandai dengan banjirnya peminat.

Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhasil memenuhi target penerimaan dari sektor perpajakan pada APBN 2021.

Menanggapi isu bonus atas tercapainya penerimaan pajak tahun ini, Direktur PPHM Direktorat Jenderal Pajak mengatakan, karyawan pajak belum mendapatkan arahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan masih adanya pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi.