floating-MK Gelar Sidang Putusan...
MK Gelar Sidang Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024 Besok
MK Gelar Sidang Putusan...
MK Gelar Sidang Putusan 40 Sengketa Pilkada 2024 Besok
Minggu, 23 Februari 2025 - 10:38 WIB
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, pada Senin, 24 Februari 2025. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.

"Dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK," kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz, Minggu (23/2/2025).

Adapun, gugat PHPU Kepala Daerah sebelumnya diregister oleh MK sebanyak 310 gugatan. Namun 270 tak dilanjutkan ke pembuktian.

Baca juga: Selesaikan Sidang Pembuktian PHPU, Cabup Boven Digoel Petrus Omba Harap Putusan Perkara yang Adil

Sedangkan, 40 perkara yang dilanjutkan untuk sidang pembuktian mencakup 3 perkara Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 perkara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 perkara Pemilihan Bupati (Pilbup).

Saat persidangan pembuktian, MK membagi ke dalam III panel. Panel I dipimpin oleh Suhartoyo (Ketua Panel), bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, memeriksa 15 perkara.

Baca juga: Panglima TNI Tunjuk 5 Danrem Baru di 2025, Berikut Daftar Namanya

Sementara, Panel II yang dipimpin oleh Saldi Isra (Ketua Panel), bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, memeriksa 13 perkara lanjutan. Terakhir Panel III yang dipimpin oleh Arief Hidayat (Ketua Panel), bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, memeriksa 12 perkara lanjutan.

Berikut adalah nama-nama daerah yang gugatan PHPU Kepala Daerah akan dibacakan MK besok:

1. Kepulauan Bangka Belitung

2. Papua Pegunungan

3. Papua

4. Kota Banjarbaru

5. Kota Sabang

6. Kota Palopo

7. Kabupaten Pasaman

8. Kabupaten Buton Tengah

9. Kabupaten Pesawaran

10. Kabupaten Empat Lawang

11. Kabupaten Barito Utara

12. Kabupaten Magetan

13. Kabupaten Mandailing Natal

14. Kabupaten Pasaman Barat

15. Kabupaten Aceh Timur

16. Kabupaten Kepulauan Talaud

17. Kabupaten Gorontalo Utara

18. Kabupaten Bengkulu Selatan

19. Kabupaten Serang

20. Kabupaten Siak

21. Kabupaten Parigi Moutong

22. Kabupaten Berau

23. Kabupaten Halmahera Utara

24. Kabupaten Lamandau

25. Kabupaten Bangka Barat

26. Kabupaten Belu

27. Kabupaten Tasikmalaya

28. Kabupaten Banggai

29. Kabupaten Bungo

30. Kabupaten Buru

31. Kabupaten Pamekasan

32. Kabupaten Kutai Kartanegara

33. Kabupaten Mahakam Ulu

34. Kabupaten Jeneponto

35. Kabupaten Boven Digoel

36. Kabupaten Pulau Taliabu

37. Kabupaten Mimika

38. Kabupaten Jayapura

39. Kabupaten Puncak

40. Kabupaten Puncak Jaya
(cip)
Baca Berita
Dengarkan Selanjutnya :
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Beri Waktu 2 Tahun untuk Revisi UU Advokat
Dharma Pongrekun Rombak...
Dharma Pongrekun Rombak 85% Gugatan UU Kesehatan di MK
Kemendagri Percepat...
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Tiga Kabupaten di Sultra
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD