Berita Terkini : # mahkamah konstitusi

Parade Nusantara menyampaikan perbaikan gugatan, yakni menambah pemohon uji materiil dari awalnya dua orang menjadi 27 orang. Mereka adalah 21 orang kades dan enam orang BPD dari berbagai daerah.

MK telah menyampaikan ke para pihak terkait bahwa seluruh sidang tersebut ditunda pelaksanaannya dengan waktu yang akan dijadwalkan kemudian.

Rapat pleno Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR atas uji materi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan hingga Selasa (11/8/2020).

MK akan menghadirkan pimpinan KPK untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam gugatan uji formil dan materil UU baru KPK.

Kuasa hukum pemohon uji UU Pemilu dengan nomor perkara: 35/PUU-XVIII/2020 akhirnya mengakui Ki Gendeng Pamungkas telah meninggal dunia.

Mantan Ketua Pansus Undang-Undang Pemilu, Lukman Edy angkat bicara mengenai konstitusionalitas kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

Pemohon perkara uji formil dan materiil Undang-Undang (UU) COVID-19 mempersoalkan rapat paripurna pengesahan dilakukan secara virtual, saat sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/7/2020).

Ratusan Kepala Desa dan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong datang ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar kembali sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 hari ini, Selasa (7/7/2020).

Di tengah polemik keberadaan UU Minerba yang bakal digugat MK, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mendukung penuh keberadaan hasil revisi UU tersebut.

Materi gugatan tidak berbeda dengan yang pernah diajukan sebelumnya, yaitu Pasal 2, Pasal 27, dan Pasal 28 UU tentang kebijakan penanganan pandemi Corona itu.

Munarman mempertanyakan fungsi lembaga yudikatif di Indonesia bila UU No 2/2020 mencegah pengujian atas semua tindakan pejabat publik dalam proses hukum.

Pengesahan Perppu 1/2020 menjadi UU 2/2020 tidak memenuhi kuorum, baik dari tata tertib maupun tidak adanya keputusan pimpinan DPR untuk menyatakan kuorum.

Ketegangan sempat terjadi di awal sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (25/6/2020).

Advokat Damai Hari Lubis resmi mengajukan permohonan uji formil dan materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain kerugian negara yang luar biasa, korupsi telah merampas hak-hak rakyat dan berdampak begitu luas pada kehidupan bangsa dan negara.

Sikap Presiden Jokowi disebut anomali baik prosedural maupun substansial karena tidak sesuai dengan asas atau prinsip umum pembentukan undang-undang yang baik

RCTI dan iNews meminta majelis hakim menyatakan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai seluruh siaran berbasis spektrum frekuensi radio, tanpa terkecuali.

Komisi Yusidisial (KY) selaku Lembaga Tinggi Negara yang bertugas mengawasi perilaku hakim menyampaikan sepanjang 2 Januari -31 Mei 2020 menerima 562 laporan.

Pengaturan ini penting agar ada kepastian hukum dalam pengawasan siaran sehingga penayangan konten-konten yang berbau kekerasan, pornografi dan membahayakan keutuhan bangsa bisa dihindari.

Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mendukung langkah RCTI dan iNews TV yang mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kelompok-kelompok HAM memuji putusan ini. Namun, kubu penentang mengecamnya sebagai putusan yang tak masuk akal.

RCTI dan I-News mengajukan uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Damai Hari Lubis, satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020, mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK).