JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga Juni atau semester I 2025 mencapai 0,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau secara nominal mencapai Rp204,2 triliun. Angka defisit APBN ini melebar jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 0,34% dari PDB atau sebesar Rp77,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pelebaran defisit APBNterutama disebabkan oleh kontraksi signifikan pada penerimaan pajak di awal tahun. Baca Juga: Pemerintah Pusat Belanja Rp694,2 Triliun saat APBN Tekor di Mei 2025, Buat Apa Saja?

"Defisit kita masih jaga, untuk tahun 2025 ini semester I mencapai Rp204,2 triliun, agak lebih lebar dibandingkan tahun lalu karena tadi di semester I Januari-Februari penerimaan pajak kita mengalami kontraksi yang cukup dalam. Namun kita berharap di semester kedua akan recovery," kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Dalam paparannya, realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 tercatat sebesar Rp1.201,8 triliun, yang merupakan 40% dari target. Angka realisasi ini 9% lebih rendah secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.320,7 triliun.

Kontraksi pada pendapatan negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tren penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP), pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.406 triliun, atau 38,8% dari target. Realisasi belanja ini meningkat 0,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebesar Rp1.398 triliun.

Pertumbuhan belanja negara ini sejalan dengan kebijakan countercyclical pemerintah. Belanja difokuskan untuk pencapaian target pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong perekonomian di daerah melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemberdayaan Desa/UMKM, serta mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan dan energi, pertahanan semesta, investasi, dan hilirisasi.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Mei 2025 Ambles 10,13%, Wamenkeu: Tak Selalu Cermin Kondisi Ekonomi

Lebih lanjut, Kemenkeu juga mencatat bahwa keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp52,8 triliun hingga Semester I 2025. Meskipun defisit anggaran melebar, pemerintah menegaskan bahwa defisit 0,84% PDB ini tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali.